PKS Tegaskan RUU TPKS Harus Sesuai Pancasila dan UUD 1945

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 11 Januari 2022 23:03 WIB
Monitorindonesia.com - Dalam Rapat Paripurna DPR beragendakan Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022, anggota Fraksi PKS Sukamta menyampaikan dukungan atas RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang akan dibahas dalam masa sidang, untuk disahkan sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. “Fraksi PKS mendorong agar RUU TPKS segera disahkan. Kami ingin seluruh bentuk kekerasan seksual dilarang hadir di negeri Pancasila, Indonesia. Kami juga mengusulkan agar isi RUU TPKS melarang seluruh perilaku seksual yang bertentangan dengan aturan, adat, budaya, nilai ketimuran seperti lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks, perzinaan,” ujar Sukamta, Selasa (11/1/2022). “PKS sependapat dengan arahan Megawati Soekarno Putri selaku Pembina BPIP, hendaknya DPR kalau membuat UU sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila, RUU ini tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.” Imbuhnya. Sukamta, pada awal interupsinya mengutip sebuah pemberitaan mengenai kejadian sebuah keluarga yang mengalami masalah dengan garis keturunannya dan baru diketahui setelah tes DNA beberapa tahun kemudian. “Permasalahan status anak, keluarga berdasarkan garis keturunan darah akan menjadi masalah sosial di kemudian hari apabila di dalam RUU TPKS tidak secara tegas melarang adanya hubungan seksual suka sama suka tanpa ikatan pernikahan,” katanya. PKS, ia melanjutkan, menolak segala bentuk kekerasan seksual dan menolak juga hubungan seksual atas dasar suka sama suka diluar status pernikahan. “PKS berkomitmen nyata menentang TPKS dengan membentuk layanan pengaduan, pendampingan hukum, psikologi bagi korban kekerasan seksual serta terus menggaungkan kampanye penolakan hubungan seksual di luar pernikahan, ucap dia.   (Tar)

Topik:

DPR ruu tpks fraksi pks dpr

Berita Sebelumnya

Tanpa Pilkada, Gubernur DKI Jakarta 2022-2024 'Milik' Siapa?

Berita Selanjutnya

Harga Kedelai Naik, DPR: Karena Tidak Ada Roadmap yang Jelas

Berita Terkait

Politik
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

1 hari yang lalu

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Terbitkan Aturan Umrah Mandiri (Foto: Ist)

DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan dan Panduan terkait Umrah Mandiri

28 Oktober 2025 14:11 WIB

Metropolitan
Humas LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono (Foto: Istimewa)

Akan Dipanggil DPR soal Penumpang Jalan Kaki di Lintasan, Begini Respons LRT

27 Oktober 2025 16:28 WIB

Metropolitan
Kondisi saat penumpang LRT Jabodebek dievakuasi dari kereta ke Stasiun Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Sabtu (25/10/2025)

Komis DPR V Panggil Kemenhub dan LRT

27 Oktober 2025 12:58 WIB

Hukum
Anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Rajiv (Foto: Dok MI/Antara)

Anggota DPR Rajiv Dipanggil KPK, Saksi Korupsi CSR BI

27 Oktober 2025 12:33 WIB

Nasional
AQUA (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Temuan AQUA Berisi Air Sumur Bor Langgar HAM dan Hak Konsumen

24 Oktober 2025 21:18 WIB