Soal Kebijakan Larangan Ekspor Batu Bara, Sartono: Membingungkan

Monitorindonesia.com- Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo mendorong agar kebijakan ekspor batu bara dibarengi adanya kepastian. Selain itu, Sartono juga mengingatkan agar pemerintah dalam menyusun sebuah kebijakan tidak tergesa-gesa. “DPR melihat kebijakan larangan ini seolah membingungkan. Harus ada kepastian, kepastiannya jangan seminggu pasti, seminggu berikutnya tidak pasti, seminggu berikutnya pasti lagi. Ini perlu pemikiran dan perhitungan yang matang, yang jelas tidak harus merugikan pihak lainnya,” sindir Politikus Demokrat itu, ditulis Kamis (13/01/2022). Menurutnya yang terpenting adalah pemenuhan kebutuhan batu bara untuk dalam negeri terlebih dahulu. Hal itu agar kebutuhan PLN untuk mendapatkan pasokan batu bara dalam rangka mencegah pemadaman (black out) kepada 10 juta pelanggan. “Silakan kalau memang ada ekspor (batu bara). Tetapi, mengapa defisit pasokan ini bisa terjadi? Padahal, kita mempunyai begitu melimpahnya batu bara kok sampai kita sampai terjadi kekurangan daripada suplai batu bara itu," sindirnya lagi. Menyikapi kondisi ini, Sartono menegaskan, pihaknya dalam hal ini Komisi VII DPR RI akan segera memanggil Kementerian ESDM maupun PLN dalam masa sidang kali ini. “Sekalian juga sembari kita berpikir untuk bagaimana untuk ada transisi ke energi baru terbarukan. Ini akan minta keterangannya bagaimana kebijakan ini yang jelas jangan membingungkan dunia," pungkasnya.