Penguasaan Fraksi di Parlemen akan Mudahkan Oligarki Berkomunikasi

Monitorindonesia.com - Penguasaan fraksi di Parlemen, dinilai akan memudahkan oligarki berkomunikasi dalam membuat keputusan, dan tidak terlalu menimbulkan kegaduhan politik seperti dalam pengesahan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), beberapa waktu lalu dan keputusan penundaan Pilkada sekarang. Penilaian ini disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research Pangi Syarwi Chaniago dalam Gelora Talk bertajuk 'Reformasi Sistem Politik, Mengapa Fraksi di DPR Sebaiknya Dihapus?', Rabu (12/1/2022) petang. Bahkan  dengan penguasaan fraksi ini, lanjut Pangi, presiden jangan-jangan memang sangat menyukai pakai fraksi, sehingga tidak terlalu susah untuk berkomunikasi, karena garis komandonya sangat gampang. "Itu mencerminkan DPR ya 'tukang stempel', 'mengamini' apa maunya semua pemerintah, mana yang tidak diamini," sebut dia. Karena itu, Pangi setuju keberadaan fraksi dihapuskan saja karena lebih banyak mudharatnya, serta lebih berpihak kepada kepentingan para bohir, ketimbang masyarakat. Akibatnya, banyak Anggota DPR memilih menuruti kemauan fraksi dan partainya daripada sikap berlawanan yang bisa berujung PAW dirinya sebagai Anggota DPR. Masih menurut Pangi, kalau dilihat DNA-nya, fraksi ini banyak kepentingan tertentu, bukan kepentingan konstituen. Sehingga mengganggu fungsi-fungsi lembaga perwakilan yang semestinya untuk mengamankan agenda-agenda rakyat/ "Itu artinya, yang menjadi penyebab kenapa presiden sangat mudah mengendalikan DPR kita, karena bisa mengendalikan partai politik, termasuk fraksi di dalamnya bisa dikendalikan," pungkasnya. (Ery)