Anggota DPR Desak Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan Ombudsman Soal Penimbunan Minyak Goreng

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 10 Februari 2022 14:30 WIB
Monitorindonesia.com- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak Satuan Tugas (Satgas) Pangan bergerak cepat menindaklanjuti temuan Ombudsman RI yang mensinyalir adanya penimbunan minyak goreng. Aksi penimbunan telah menimbulkan kekacauan distribusi dan kelangkaan minyak goreng di pasar, baik ritel modern maupun tradisional. “Ini kok masalahnya berlarut-larut. Meroketnya harga minyak goreng sudah terjadi berbulan-bulan dan saat ini disusul adanya kelangkaan stok. Saya khawatir penyebab sebetulnya karena ketidaktegasan pemerintah,” tandas Politikus PKS itu dalam keterangan tertulis, Kamis (10/02/2022). Amin juga menyesalkan Satgas Pangan yang terkesan lamban mengatasi ketidakmampuan masyarakat membeli minyak goreng dengan harga eceran. Padahal kekacauan distribusi hingga menyebabkan kelangkaan stok di pasar sudah terjadi sejak pertengahan Januari lalu, usai pemerintah meluncurkan kebijakan minyak goreng satu harga. “Jika terbukti ada penimbunan, langkah hukum tidak bisa lagi ditawar. Satgas juga harus mengamankan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 6 Tahun 2022 tentang harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng,” lanjutnya. Amin menjelaskan, jika merujuk pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka pelaku penimbunan minyak goreng bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda Rp 50 miliar. Selain itu, lanjut Amin, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022, ada sanksi larangan ekspor bagi mereka yang tidak melaksanakan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO). "Permendag 6/2022 menyebutkan harga eceran minyak goreng curah masing-masing Rp 11.500 per liter, Rp 13.500, dan Rp 14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana dan premium. Namun aturan yang mulai berlaku 1 Februari 2022 itu, tidak berpengaruh banyak karena harga minyak goreng masih tinggi," ungkapnya. Misalnya masih sekitar Rp 18.000 per liter di Aceh, Rp 19.000 per liter di Sumut, Rp 18.000 per liter di Sumbar, Rp 23.000 per liter di Kalimantan Timur, dan Rp 22.000 per liter di Jawa Barat. Sementara stok minyak goreng di pengecer modern yang dijual dengan harga eceran tidak ada. Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV itupun menagih janji Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir yang akan menugaskan BUMN Pangan ikut mengatasi kelangkaan pasokan. BUMN Pangan mampu menangani 10-15 persen permintaan pasar minyak goreng. "Kementerian Perdagangan memperkirakan kebutuhan minyak goreng nasional pada 2022 mencapai 5,7 milyar liter. Untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhannya sebesar 3,9 milyar liter, terdiri dari produk kemasan premium 1,2 milyar liter, produk kemasan sederhana 231 juta liter, dan minyak goreng curah 2,4 milyar liter. Sedangkan kebutuhan industri sebanyak 1,8 milyar liter," tutupnya.

Topik:

minyak goreng

Berita Sebelumnya

Anggota DPR Salurkan Minyak Goreng Murah ke Sejumlah Pasar di Jakarta

Berita Selanjutnya

Presiden Jokowi Pastikan Pemerintah Tidak Pernah Buat Kebijakan Inkonstitusional di Masa Pandemi

Berita Terkait

Investigasi
Penyidikan baru dugaan korupsi pengelolaan dana pengembangan bio diesel di BPKS pernah disampaikan Jampidsus Febrie Adriansyah, pada Kamis (14/9/2023) - Kejagung (Foto: Dok MI/Aswan)

Anak Usaha Wilmar-Permata Hijau Lepas di Korupsi CPO, Tersangkut di Korupsi BPDPKS?

26 April 2025 21:20 WIB

Hukum
7 tersangka suap pada penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Airlangga Hartarto (Foto: Kolase MI/Aswan)

Hakim Tergelincir Uang Migor Rp 60 M: Pintu Masuk Kejagung Garap Airlangga!

14 April 2025 14:49 WIB

Hukum
7 tersangka suap pada penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Foto: Kolase MI/Aswan)

Peran 7 Tersangka Suap Vonis Lepas Terdakawa Korupsi CPO

14 April 2025 12:40 WIB

Hukum
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berjalan memasuki ruangan saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (24/7/2023) (Foto: Dok MI/An)

Monitor Dugaan Korupsi Minyak Goreng Seret Airlangga Hartarto

5 Februari 2025 17:33 WIB