Permintaan Maaf Pemerintah Belanda Perlu Diikuti Pemberian Ganti Rugi
![Nicolas](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Nicolas
Diperbarui
19 Februari 2022 10:46 WIB
![Permintaan Maaf Pemerintah Belanda Perlu Diikuti Pemberian Ganti Rugi](https://monitorindonesia.com/2021/08/D090FB0F-5EEC-40E8-B8F7-8E00CB1A9DC8.jpeg)
Jakarta, Monitorindonesia.com - Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte pada hari Kamis (17/2/2022) menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas penggunaan kekerasan secara secara sistematik, melampaui batas, dan tidak etis di Indonesia pada 1945-1950.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan kekejaman penjajah adalah peristiwa pedih yang akan terus tercatat dalam sejarah dan diingat oleh Bangsa Indonesia. Namun demikian bangsa Indonesia selalu memiliki jiwa besar untuk memberikan maaf.
"Pengalaman pahit menjadi negeri yang pernah dijajah, membuat Indonesia menjadi bangsa yang anti penjajahan. Para founding fathers bangsa ini menegaskan di dalam konstitusi pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan," ujar Sukamta dalam keterangan tertulisnya yang diterima Monitorindonesia.com di Jakarta, Sabtu (19/2/2022).
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS itu. permintaan maaf pemerintah Belanda atas kekejaman yang pernah dilakukan di Indonesia akan lebih baik jika diikuti dengan tindakan nyata dengan upaya penyelidikan lebh lanjut. Penyelidikan akan mengungkap fakta-fakta yang terjadi di masa lalu serta memberikan ganti rugi kepada keluarga korban dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan.
"Di lokasi-lokasi yang diyakini menjadi lahan pembataian Belanda juga perlu dibangun prasasti atau mesuem, sebagai penghormatan bagi para korban dan sekaligus pengingat bagi generasi berikutnya," katanya.
Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga berharap pemerintah Belanda yang sudah kenyang menjajah bangsa-bangsa lain di masa lalu, mau menebus kesalahan dengan aktif mendukung perjuangan bangsa-bangsa yang masih terjajah, seperti Bangsa Palestina yang hingga detik ini dijajah oleh Zionis Israel.
"Akan sangat baik jika pemerintah Belanda bisa memiliki sikap seperti Indonesia yang selalu mendukung perjuangan bangsa-bangsa yang masih terjajah menuju kemerdekaanya dan tidak pernah mau berteman dengan penjajah. Jika sikap seperti ini mendapat dukungan dari banyak negara termasuk Belanda, tentu cita-cita menghadirkan dunia yang aman dan damai bukan sesuatu yang mustahil," tandas Sukamta.[Lin]
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Politik
![Wakil Ketua BKSAP DPR Sukamta Sambut Baik Kesepakatan "Persatuan Nasional" antara Hamas, Fatah dan 12 Kelompok Palestina Lainnya Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Sukamta (Foto: Dok MI/Pribadi)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/DW6ywtPTmXymB1WY4TuzyhHEjMvau2EmsEv4UEdL.jpg)
Wakil Ketua BKSAP DPR Sukamta Sambut Baik Kesepakatan "Persatuan Nasional" antara Hamas, Fatah dan 12 Kelompok Palestina Lainnya
24 Juli 2024 14:47 WIB
Politik
![Anggota Komisi I DPR Sukamta: Gangguan Microsoft Harus jadi Pelajaran Penting Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/325df841-aae7-4771-9676-cf32590eb597.jpg)
Anggota Komisi I DPR Sukamta: Gangguan Microsoft Harus jadi Pelajaran Penting
23 Juli 2024 16:57 WIB
Politik
![Legislator Minta Pemerintah Transparan Terkait Perkembangan Informasi Kebocoran Data Pribadi Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/d9bc5bc3-b37e-4b26-ada2-63fdc926a68c.jpg)
Legislator Minta Pemerintah Transparan Terkait Perkembangan Informasi Kebocoran Data Pribadi
22 Juli 2024 15:00 WIB
Politik
![DPR: Indonesia Tak Boleh Gabung OECD Jika Syaratnya Mengorbankan Konstitusi Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/sukamta.webp)
DPR: Indonesia Tak Boleh Gabung OECD Jika Syaratnya Mengorbankan Konstitusi
14 Mei 2024 12:13 WIB
Hukum
![Draf RUU Penyiaran Dinilai Memberangus Pers, Anggota Komisi I DPR Sukamta Soroti Hal Ini Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/sukamta.jpg)
Draf RUU Penyiaran Dinilai Memberangus Pers, Anggota Komisi I DPR Sukamta Soroti Hal Ini
13 Mei 2024 12:52 WIB
Politik
![Tegas! DPR Tolak Hubungan Diplomatik Dengan Israel, Minta Genosida Dihentikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Sukamta (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/wakil-ketua-badan-kerja-sama-antar-parlemen-bksap-dpr-ri-sukamta-foto-ist.webp)
Tegas! DPR Tolak Hubungan Diplomatik Dengan Israel, Minta Genosida Dihentikan
6 Mei 2024 16:29 WIB