Soroti Kegagalan Pembangunan Rusun Kepulauan Seribu, DPRD DKI Jakarta: Jangan Sampai Lewat RKPD

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 20 Februari 2022 20:12 WIB
Monitorindonesia.com - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyoroti kegagalan pembangunan rumah susun (rusun) di wilayah Kepulauan Seribu yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan warga. Menurut Nasrullah, masih banyak hambatan dan permasalahan dalam proses penataan kawasan penduduk di Kepulauan Seribu. “Di Kepulauan Seribu tadi ada beberapa yang belum terlaksana seperti pembangunan rusun itu karena dihapuskan Pudin Perumahan Kepulauan Seribu, tadinya ingin membangun rusun di sana,” kata Sekretaris Komisi A DPRD DKI Nasrullah dikutip dari laman resmi DPRD DKI Jakarta, Minggu (20/2/2022). Dengan begitu, dia mengaku akan menyuarakan aspirasi jika belum ada kebijakan solutif terkait penataan kawasan Kepulauan Seribu melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). “Karena kita ingin SKPD yang berada di bawah Komisi A agar ada permasalahan apa dibahas di musrenbang, jangan sampai ini lewat dari RKPD (Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah),” kata Nasrullah. Sementara itu, Bupati Kepulauan Seribu Junaedi mengaku telah berinisiatif mengambil alih rencana pembangunan rusun tersebut dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP). Junaedi mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan grand design dan lokasi-lokasi strategis yang ditunjuk sebagai kawasan pembangunan rusun. “Lokasinya di Pulau Panggang, luar Pulau Panggang dan pulau-pulau padat penduduk di Kelurahan Pulau Kelapa," ujar Junaedi. Harapannya, kata dia, tahun ini kajian tersebut sudah dapat dilaksanakan. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu telah menetapkan banyak lokasi kritis yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan rumah susun sebagai langkah awal dalam membuat usulan grand design rumah susun. “Lokasinya di pulau panggang, luar pulau panggang dan pulau-pulau padat penduduk di Kelurahan Pulau Kelapa,” ujar Junaedi. Ia juga meminta dukungan dari Komisi A untuk pengkajian grand design di Kepulauan Seribu. “Saya mohon dukungan dari Komisi A agar bisa mengkomunikasikan juga hal ini kepada Komisi D untuk kegiatan pengkajian grand design Kepulauan Seribu ini,” tutur Junaedi. (Aswan)

Topik:

DKI Jakarta Kepulauan Seribu

Berita Sebelumnya

Demokrat Nilai Kebijakan JHT Cacat Logika dan Tidak Adil

Berita Selanjutnya

Jabodetabek Disarankan Jadi Provinsi Baru Setelah Ibu Kota Pindah ke Kalimantan

Berita Terkait

Hukum
Cover Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan PT Jakpro dan entitas anak Tahun Buku 2023 dengan nomor 11A/LHP/XVIII.JKT/6/2024 (Foto: Dok MI)

BPK Beber Seabrek Masalah Kerja Sama PT Pulo Mas Jaya atas Pembangunan Apartemen dengan PT WKR

13 Juli 2025 22:14 WIB

Metropolitan
Gedung DPRD DKI Jakarta (Foto: Dok MI/Istimewa)

Janggal! Proyek Rehabilitasi Gedung DPRD DKI Jakarta senilai Rp42,9 M Harus Diaudit

17 Juni 2025 13:58 WIB

Ragam
Sekertaris Pendiri Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus

IAW Desak APH Usut Sindikat Mafia Reklamasi Ilegal dan Sertifikat Palsu di Kepulauan Seribu

17 Mei 2025 17:32 WIB

Hukum
Rumah mewah diduga milik Dirja Abdul Kadir (kanan) di Duren Sawit Jakarta Timur dan dan Dirja Abdul Kadir (kiri) (Foto: Kolase MI)

Kejaksaan Didesak Usut Dugaan Korupsi EO KPU Jakarta dan Rumah Mewah Dirja Abdul Kadir

25 April 2025 21:50 WIB

Metropolitan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (Foto: Ist)

Pramono Sebut Program Pemutihan Ijazah Siswa Telah Selesai: Tinggal Nanti Seremoninya

8 Maret 2025 19:56 WIB