Demokrat Nilai Kebijakan JHT Cacat Logika dan Tidak Adil

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 20 Februari 2022 15:57 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Aliyah Mustika Ilham, menilai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 terkait jaminan hari tua (JHT) cacat logika bahkan tidak adil bagi para pekerja. Politikus Demokrat ini, meminta kebijakan tersebut agar dicabut karena dianggap tak logis. ''Ya, karena ada aturan yang cacat logika dan tidak adil, di situ,'' kata Aliyah kepada wartawan, Minggu (20/2/2022). Tak hanya itu, ia juga menilai kebijakan tersebut adalah kebijakan yang otoriter. Karena menurutnya, JHT itu merupakan hak pekerja yang tak boleh ditunda. "Anggaran JHT kan bukan dari APBN, itu diambil langsung dari uang pekerja. JHT kepentingan pekerja dan tidak terkait langsung dengan pemerintah," ungkap dia. JHT dinilai sangat berguna bagi pekerja, terutama saat kehilangan pekerjaan. Pekerja bisa tetap produktif membuka usaha baru dengan memanfaatkan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Menurut Aliyah, tidak semua perekonomian orang kehilangan pekerjaan dalam kondisi baik. Apalagi saat pandemi seperti sekarang. ''Masak iya sih, mendesaknya sekarang ketika dia misalnya seseorang di-PHK di usia 40-an, tapi JHT-nya baru bisa cair setelah usia 56 tahun? Kan aneh,’’ sebut dia. Aliyah pun mengatakan Fraksi Demokrat tegas menolak aturan tersebut. Dia tak ingin aturan itu diterapkan karena sangat merugikan buruh. ''Kami tegas, sikap kami sama, kami akan berdiri bersama rakyat saat menghadapi aturan atau kebijakan yang tidak logis seperti ini," ujar dia. Diketahui, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan dua kebijakan yang mendapat sorotan tajam dari berbagai kelompok masyarakat. Pertama, pemerintah dalam hal ini Kemenaker mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2/2022 tentang waktu pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Kedua, pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN mulai 1 Maret 2022 kartu BPJS Kesehatan harus dilampirkan sebagai syarat pendaftaran hak atas tanah atau satuan rumah susun yang diperoleh dari jual beli. Kebijakan tersebut sesuai Surat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Nomor HR.02/153-400/II/2022. (Aswan)

Topik:

Komisi IX DPR Jaminan Hari Tua

Berita Sebelumnya

Soal JHT, DPR Sebut Tak Ada Konsultasi dengan Menaker

Berita Selanjutnya

Soroti Kegagalan Pembangunan Rusun Kepulauan Seribu, DPRD DKI Jakarta: Jangan Sampai Lewat RKPD

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan tahun 2016-2020. Sprindik umum dimaksud belum memuat nama-nama tersangka. Hal itu akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Kapan Sprindik Korupsi PMT Terbit? Begini Jawaban KPK

6 Oktober 2025 21:44 WIB

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

5 Oktober 2025 11:18 WIB

Investigasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Lolos di Polri dan Kejagung, Akankah Perusahaan Pemenang Tender PMT Ini Nyangkut di KPK?

2 Oktober 2025 13:21 WIB

Nasional
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Nurhadi

Komisi IX DPR Dukung MBG, Tapi Perlu Evaluasi

29 September 2025 14:56 WIB

Hukum
Mantan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Amelia Anggraini kini di Komisi I DPR RI (atas) dan Surat permohonan logistik PMT BUMIL, PMT Anak Sekolah, MP ASI dan APD Pekerja kepada Direktur Bini Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. (Foto: Kolase MI/Aan)

Didesak Periksa Politikus NasDem Amelia Anggraini soal Korupsi PMT, KPK: Kita Tunggu Prosesnya!

17 September 2025 13:57 WIB

Hukum
Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil dan Balita (Foto: Istimewa)

Ini Daftar Perusahaan yang Mengerjakan Proyek Biskuit Stunting senilai Rp 3 Triliun

8 September 2025 23:30 WIB