Komnas HAM Desak Kejagung Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat 1965

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 21 Februari 2022 16:10 WIB
Monitorindonesia.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat Tragedi 1965. Sebagaimana diketahui, Komnas HAM  telah mengeluarkan rekomendasi agar kasus itu naik ke tingkat penyidikan. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, langkah itu harus segera diambil karena korban Tragedi 1965 banyak yang sudah tua. Bahkan, tak sedikit yang sudah meninggal dunia. "Penting untuk segera melakukan penyelesaian kasus tersebut. Hampir semua kasus mengalami tantangan yang berat, korban semakin tua, bahkan ada yang meninggal, konsekuensinya pembuktian juga semakin berat," kata Anam kepada wartawan, Senin (21/2/2022). Anam menjelaskan dari 13 kasus pelanggaran HAM berat, baru satu kasus yang masuk ke penyidikan yaitu kasus Paniai. Ia berharap Kejagung tidak meninggalkan Tragedi 1965. "Kami berharap, tidak hanya kasus Paniai yang preposes, namun kasus pelanggaran berat HAM lainnya," ujarnya. Anam mengaku pihaknya sudah sering mengkomunikasikan kelajutan kasus tersebut dengan Kejagung. Pihaknya juga sering mendiskusikannya dengan Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Dari diskusi itu, kata Anam, pemerintah mengklaim akan menindaklanjuti penyelesaian kasus HAM berat yang terjadi di masa lalu tersebut. "Semua kasus pelanggaran berat HAM (dikomunikasikan dengan Kejagung). Lama, yang sering malah dengan Menkopolhukam. (Respons pemerintah) menguraikan proses, termasuk Paniai itu bagian dari proses tersebut," katanya. Rekomendasi Komnas HAM Anam menjelaskan, Komnas HAM sudah membentuk Tim Penyelidikan Pro Justisia untuk Tragedi 1965 pada 2008. Penyelidikan itu berlangsung selama 4 tahun. Pada 23 Juli 2012, Tim Penyelidik Pro Justisia Komnas HAM mengumumkan hasil penyelidikanya. Hasilnya, Komnas HAM menemukan dugaan pelanggaran HAM berat dalam Tragedi 1965/1966. Dari hasil penyelidikan itu, Komnas HAM mengeluarkan dua rekomendasi. Pertama, Komnas HAM meminta Kejagung menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM dengan melakukan penyidikan. Rekomendasi kedua, hasil penyelidikan Komnas HAM juga dapat diselesaikan melalui mekanisme non-yudisial demi terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan keluarganya (KKR). "Kerja Komnas HAM tuntas sesuai dengan UU 26 /2000. Pembuktian pekerjaannya penyidik, bukan Komnas," kata Anam. Anam pun berharap rekomendasi tersebut segera ditindaklanjuti. Sehingga, kata Anam, beban negara satu per satu berkurang. "Langkah konkret penting untuk segera diambil, agar kasus itu terselesaikan dan tidak menjadi beban bangsa dan negara terus-menerus," ucapnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Kerajaan Belanda, Mark Rutte meminta maaf atas tindakan negaranya pada periode agresi militer Belanda pasca-kemerdekaan Indonesia. Salah satu korban pelanggaran HAM berat Tragedi 1965, Bedjo Untung, mengapresiasi sikap Pemerintah Belanda yang meminta maaf kepada Indonesia atas kekerasan yang dilakukannya pada medio 1945-1949. Ia pun berpendapat pemerintah RI perlu melakukan hal serupa, khususnya kepada korban tragedi 1965. "Ini adalah pukulan atau sindiran yang sangat keras kepada pemerintah Indonesia yang semestinya juga melakukan hal yang sama, yaitu meminta maaf kepada para korban pelanggaran HAM berat, khususnya korban '65," kata Bedjo, Jumat (18/2/2022). (Aswan)

Topik:

Kejagung komnas ham tragedi 1965

Berita Sebelumnya

Jokowi Akan Lantik Andi Widjajanto Sebagai Gubernur Lemhanas

Berita Selanjutnya

Beban Hutang Capai 6,7 Triliun, Presiden PKS Bilang, Bukan Waktunya Pindah IKN

Berita Terkait

Monitor Hukum
antan Plh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) M. Idris Sihite (kiri) dan Sugianto (kanan) (Foto: Kolase MI/Diolah)

Eks Plh Dirjen Minerba M Idris Sihite, Sugianto dan Sanjai WNA India "Licin" di Kasus Tambang Kaltim

30 menit yang lalu

Hukum
Sugianto alias Asun (Foto: Dok MI)

Sugianto Gembong Pelaku Ilegal Mining Kaltim Diduga Dibekingi Oknum Intelijen

54 menit yang lalu

Hukum
Kapuspekum Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Ist)

Kejagung Himbau Musim Mas dan Permata Hijau Group Segera Lunasi Uang Pengganti Rp 4,4 T di Kasus CPO

3 jam yang lalu

Hukum
Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar rekonstruksi terkait penyidikan dugaan tindak pidana suap dan/atau gratifikasi serta perintangan penanganan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (28/4/2025). (Foto: Dok MI)

Petinggi PT Sari Agrotama Persada dan Marcella Santoso-Ariyanto Didakwa TPPU Rp 28,41 M

5 jam yang lalu

Hukum
Ditjen Bea Cukai (Foto: Dok MI/Aswan)

Purbaya Dapat Kabar Kejagung Geledah Ditjen Bea Cukai tapi Dibantah Nirwala

19 jam yang lalu

Hukum
Kejaksaan Agung (Kejagung) (Foto: Dok/MI)

Kejagung Ultimatum Terpidana Kasus CPO Segera Lunasi Kerugian Negara

22 Oktober 2025 14:20 WIB