Sesuai Arahan Presiden, Kemenaker akan Revisi Aturan JHT

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 22 Februari 2022 15:21 WIB
Monitorindonesia.com - Kemnaker Ida Fauziyah menyatakan akan merevisi aturan pelaksana program jaminan hari tua (JHT) yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. "Saya bersama Pak Menko Perekonomian telah menghadap Bapak Presiden. Menanggapi laporan kami, Bapak Presiden memberikan arahan agar regulasi terkait JHT ini lebih disederhanakan," kata Menaker Ida kepada wartawan, Selasa (21/2/2022). Menaker menjelaskan bahwa setelah Permenaker disosialisasikan, pemerintah memahami keberatan yang disampaikan oleh para pekerja/buruh. Oleh karenanya Presiden Jokowi memberikan arahan dan petunjuk untuk menyederhanakan aturan tentang JHT, sehingga keberadaan JHT bisa bermanfaat untuk  membantu pekerja/buruh yang terdampak, khususnya mereka yang ter-PHK di masa pandemi ini. ''Bapak Presiden sangat memperhatikan nasib para pekerja/buruh, dan meminta kita semua untuk memitigasi serta membantu teman-teman pekerja/buruh yang terdampak pandemi ini,'' jelasnya. Ida menambahkan, dalam arahannya, Presiden Jokowi juga berharap dengan adanya tata cara klaim JHT yang lebih sederhana, maka dapat mendukung terciptanya iklim ketenagakerjaan yang kondusif. "Bapak Presiden juga meminta kita semua, baik pemerintah, pengusaha, maupun teman-teman pekerja/buruh untuk bersama-sama mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, sehingga dapat mendorong daya saing nasional,'' ujarnya. Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi selama masa transisi menuju pemberlakuan resmi peraturan tersebut pada 4 Mei 2022. "Pada masa transisi ini kami akan fokus untuk menggencarkan sosialisasi,” tegas Menaker dalam keterangan resmi, Kamis (16/2/2022). (Aswan)

Topik:

Menaker Jaminan Hari Tua

Berita Sebelumnya

Presiden Jokowi Serukan Ketegangan Rusia dan Ukraina Agar Dihentikan

Berita Selanjutnya

Pemerintah Revisi Aturan JHT, Anggota Komisi IX DPR Sebut Itu Jalan Tengah

Berita Terkait

Nasional
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli (Foto: Kemnaker)

Menaker Soroti Dominasi Pekerja Informal: Sudah 60% dan Bisa Terus Bertambah

4 Juli 2025 14:43 WIB

Ekonomi
Dubes Swiss dan Menaker Yassierli (Foto: Kemnaker)

Menaker dan Dubes Swiss Sepakati Roadmap Ketenagakerjaan

30 Juni 2025 17:56 WIB

Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli (Foto: Instagram)

Menaker Siap Rilis Data Pekerja Serapan Job Fair 2025

5 Juni 2025 18:24 WIB

Nasional
Menaker Yassierli (Foto. Rizal)

Menaker Teken Pakta Integritas, Peringatkan Perusahaan Jasa K3 Soal Komitmen

5 Juni 2025 12:15 WIB

Nasional
Menaker Yassierli (Foto. Rizal)

Menaker Teken Pakta Integritas, Peringatkan Perusahaan Jasa K3 Soal Komitmen

5 Juni 2025 12:15 WIB

Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (Tengah) Menerbitkan Surat Edaran terkait Larangan Syarat Usia dalam Rekrutmen Kerja (Foto: Repro)

Menaker Terbitkan SE: Syarat Usia dalam Lowongan Kerja Resmi Dilarang

28 Mei 2025 19:08 WIB