Partai Golkar Belum Putuskan Terkait Usulan Pemilu Ditunda

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 26 Februari 2022 16:03 WIB
Monitorindonesia.com - Partai Golkar memastikan belum memutuskan apakah akan ikut ambil bagian terkait wacana atau usulan penundaan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024. "Belum, kami masih menyerap aspirasi dari masyarakat dan kami juga akan melakukan komunikasi dengan partai-partai politik," ungkap Ketua DPP Partai Golkar, Mukhtarudin, kepada wartawan, Sabtu (26/02/2022). Politikus Golkar itu menambahkan, pada Kamis 24 Februari 2022 kemarin, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memang menerima aspirasi dari petani sawit agar Presiden Joko Widodo melanjutkan kepemimpinannya untuk tiga periode. Aspirasi disampaikan petani sawit di Kabupaten Siak, Riau. Namun karena saat itu, Airlangga Hartarto melakukan kunjungan dalam kapasitasnya sebagai Menko Perekonomian, secara langsung memberikan jawaban akan meneruskan aspirasi tersebut untuk dibahas bersama parpol lain. Mukhtarudin yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI itu menyatakan, Partai Golkar akan menyerap aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat untuk kemudian dikaji secara internal. Sebab partainya sebagaimana ditegaskan Ketum Airlangga, bahwa aspirasi rakyat adalah aspirasi Golkar. "Tentu, Golkar akan mengambil keputusan yang terbaik untuk Bangsa dan Negara dengan mempertimbangkan semua aspek, baik terkait regulasi, ekonomi dan sosial politik. Semua elemen masyarakat harus kami dengar, sesuai penegasan Ketum kami, bahwa aspirasi rakyat adalah aspirasi Golkar," jelasnya. Waketum Golkar Melchias Marcus Mekeng sebelumnya juga mengungkapkan bahwa partainya tengah mengkaji secara serius wacana perpanjang masa jabatan Presiden. Menurutnya, hal tersebut didasari karena ada permintaan dari masyarakat untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo. Bagi Golkar, sesuatu yang tidak bisa diubah adalah Kitab Suci. Diluar itu, semua masih dimungkinkan diubah asal dilaksanakan sesuai mekanisme. Melchias menekankan, untuk memperpanjang masa jabatan Presiden harus mendapatkan restu dari semua partai politik dan perwakilannya di DPR RI. Termasuk dengan melibatkan unsur DPD RI. "Tentu harus melibatkan semua Parpol di parlemen dan unsur DPD RI. Bagaimana sikap PDIP, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PAN, PPP, PKS dan DPD RI. Golkar siap membahas sesuai mekanisme konstitusi," katanya. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengusulkan agar Pemilu 2024 diundur. Cak Imin, secara spesifik mengusulkan penundaan setahun hingga maksimal dua tahun. Sementara Zulhas, tidak menegaskan berapa lama penundaan pemilu. Alasan penundaan sendiri terkait dengan pandemi Covid-19. Dimana dalam dua tahun terakhir perekonomian nasional mengalami stagnasi. Selain itu, Zulhas menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah sangat tinggi. (Aswan)

Topik:

Golkar Pilpres 2024

Berita Sebelumnya

Waketum Golkar Klaim Usul Perpanjangan Jabatan Presiden karena Keinginan Rakyat

Berita Selanjutnya

Gali Potensi Pemuda, Andry Leonard Rotty Siap Dulang 20 Ribu Suara

Berita Terkait

Politik
Pengamat Kebijakan Publik Fernando Emas (Foto: Dok MI/Aan)

Setop Rapat saat Menkeu Purbaya Bahas Kasus Dana Mandek, Pengamat Desak Golkar Copot Misbakhun!

13 September 2025 14:25 WIB

Politik
Adies Kadir. Foto: Dok MI/Aan

Rekam Jejak Adies Kadir yang Dinonaktifkan dari Anggota DPR RI per Hari Ini

1 September 2025 06:12 WIB

Hukum
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Foto: Dok MI)

Korupsi Bank BJB: Rapuhnya Integritas Lembaga Auditor Negara

21 Agustus 2025 20:57 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI, Sarmuji [Foto: Ist]

Respons Golkar soal Prabowo Ambil Alih Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut

16 Juni 2025 13:19 WIB

Politik
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji

Partai Golkar: Mau Ganti Wapres, Tunggu Saja Periodesasinya

5 Juni 2025 08:24 WIB

Nasional
Sekjen Partai Golkar, Sarmuji

Sarmuji: Peringatan Presiden Prabowo Adalah Early Warning Bagi Menteri dan ASN

3 Juni 2025 17:26 WIB