Koalisi Parpol Belum Satu Suara, PDIP Malah Tak Ingin Berimajinasi Soal Penundaan Pemilu 2024

Monitorindonesia.com - Koalisi Parpol pendukung pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin rupanya belum satu suara soal usulan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Buktinya PDI Perjuangan hingga saat ini belum bersuara soal usulan yang awalnya disuarakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, yang kemudian didukung Partai Amanat Nasional (PAN). Menanggapi usulan sebagian pimpinan koalisi parpol tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kritiyanto dalam keterangan tertulisnya Minggu (27/2/2022), mengatakan kalau pihaknya tidak akan mengkhianati semangat reformasi soal penundaan Pemilu 2024. Sebelumnya, usulan agar Pemilu 2025 ditunda ini disampaikan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar yang merupakan anggota koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Kemudian disusul Ketua Umum PAN Zulkiflin Hasan yang juga anggota koalisi parpol.  Sementara Partai Golkar sendiri masih akan mengkaji usulan tersebut. Untuk saat ini, lanjut Hasto, PDI Perjuangan tengah fokus mengurusi kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga kedelai, ketimbang berimajinasi soal penundaaan Pemilu. Sebab bagi PDIP, prioritas praktik kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi. "Serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan pemilu," katanya. Dia menerangkan, persoalan terkait kebutuhan pokok menunjukkan kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia. Hasto menyebut urusan rakyat jauh lebih penting daripada pembahasan Pemilu 2024 yang sejatinya telah disepakati pada 14 Februari 2024 mendatang. "Berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia, meskipun Presiden Jokowi telah bekerja keras mendorong struktur ekonomi yang lebih berkeadilan. Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda pemilu, mengingat antara pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk menyelenggarakan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024," ujarnya. Hasto menyebut tingginya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah menjadi bagian dari legacy Presiden Jokowi. Hal itulah, yang menjadi dasar bagi presiden dan wapres 2024 nantinya untuk melanjutkan kemajuan di seluruh aspek kehidupan. "Bagi PDI Perjuangan seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Presiden dan Wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan," ucapnya. Hasto juga merespons usulan koalisi soal pertimbangan penundaan akibat biaya Pemilu yang tinggi. Menurut Hasto, tingginya biaya Pemilu akibat penerapan sistem proporsional daftar terbuka. "Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi partai. Belajar dari Pemilu 2004 dengan pemilu legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp 3.7 triliun," papar Hasto. Lebih lanjut, Hasto menyebut PDIP berharap Presiden Jokowi dapat mengukir berbagai legacy untuk Indonesia, baik dalam pembangunan infrastruktur, kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dan kepemimpinan di G20. "PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Jokowi-KH. Maruf Amin untuk bisa menghadapi situasi dan tantangan yang muncul karena pandemi Covid-19 ini dan membangkitkan serta memulihkan perekonomian nasional. Itulah yang seharusnya menjadi fokus bersama kita," pungkasnya. (Ery)