Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Didukung Aktivis Pemuda dari GMDI

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 2 Maret 2022 17:37 WIB
Monitorindonesia.com - Wacana perpanjangan masa jabatan presiden, semakin panas terus bergulir. Selain para ketua umum partai politik, tak ketinggalan kelompok aktivis pemuda dan mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Milenial Demokrasi Indonesia (GMDI) mendeklarasikan menyuarakan wacana tersebut. Ketua Umum GMDI, Raja Agung Nusantara melalui rillis media, Rabu (2/3/2022) meminta kepada MPR RI dan DPR RI untuk melakukan Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, agar wacana perpanjangan masa jabatan presiden bisa dilaksanakan. "Amandemen UUD tersebut sangat diperlukan untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil preside (wapres), serta jabatan politik publik lainya. Jadi kita meminta MPR dan DPR segera melakukan amandemen UU untuk memperpanjang masa jabatan Presiden, Wapres, DPR, Gubernur dan Bupati atau Walikota. Kalau hanya memperpanjang presiden nanti tidak adil, cemburu yang lain,” ujar dia. Menurut Agung, pihaknya sudah menyerap aspirasi dari masyarakat terkait perlunya amandemen UUD 45 untuk memperpanjang masa jabatan presiden tersebut. Naskah akademik juga mereka sudah siapkan untuk diserahkan kepada MPR dan DPR. “Kita akan audiensi dengan MPR dan DPR untuk mendesak lagi amandemen. Naskah akademik kita sudah ssiapkan kerena itu menjadi usulan aktivis,” katanya. Agung menambahkan soal anggaran Pemilu, yang bisa dialihkan penggunaannya untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pengalihan anggaran Pemilu tidak menjadi masalah selama itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan. “Pemilu ini kan butuh biaya besar. Anggaran itu kita gunakan untuk membangun IKN dan kesejahraan masyarakat. Pemilu itu kan masalahnyan kan hanya ganti orang saja. Makanya biaya pemilu itulah yang kita pake, kita alihkan dulu,” tambahnya lagi. Dia juga menyampaikan bahwa GMDI merupakan organisasi yang siap bekerja keras untuk mensukseskan Amandemen UUD 45, dan memperpanjang masa jabatan presiden. Sebab, pihak-pihak yang bergabung dengan GMDI ini sendiri dari beragam latar belakang kolompok milenial yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi dan pembangunan Indonesia. “Ada mantan presiden mahasiswa, ada mantan BEM SI, BEM Nusantara. Pokoknya lengkaplah, karena semua simpul-simpul pergerakan, aktivis semua,” tutupnya. (Asim)

Topik:

jabatan presiden

Berita Sebelumnya

Group WA TNI-Polri Kritisi Kebijakan Negara, Effendi Simbolon: Presiden Jokowi Sudah Lama Tahu

Berita Selanjutnya

Penundaan Pemilu Kebiri Konstitusi Negara