Group WA TNI-Polri Kritisi Kebijakan Negara, Effendi Simbolon: Presiden Jokowi Sudah Lama Tahu

Syamsul

Diperbarui 2 Maret 2022 17:26 WIB

Group WA TNI-Polri Kritisi Kebijakan Negara, Effendi Simbolon: Presiden Jokowi Sudah Lama Tahu

Monitorindonesia.com - Presiden Jokowi mengungkap adanya perwira TNI-Polri yang memperdebatkan kebijakan negara. Hal itu diketahui dari pembicaraan di grup WA TNI-Polri yang dia baca. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan di acara Rapim TNI-Polri pada, Selasa (1/3/2022) kemarin. Saat itu, dia menyinggung diskusi grup WA TNI-Polri mengenai pemindahan ibu kota negara atau IKN. Sebagai anggota TNI dan Polri yang disumpah setia pada negara, kata Jokowi, tak seharusnya mereka memperdebatkan kebijakan negara, terutama soal pemindahan ibu kota negara (IKN). “Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN ‘nggak setuju, IKN apa’. Itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR RI,” kata Jokowi. Menurutnya, anggota TNI dan Polri tidaklah memiliki demokrasi dan kedisiplinannya berbeda dengan masyarakat sipil. Diskusi dan kegiatan harus mengikuti aturan dan merujuk kepada aturan pimpinan. “Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silahkan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu,” ungkap Jokowi. Ia mengingatkan agar berhati-hati terkait hal itu. Meski kecil, jika dibiarkan, akan jadi preseden buruk. “Hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar, dan kita akan kehilangan kedisiplinan TNI maupun Polri. Karena disiplin tentara dan disiplin polisi itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan oleh pimpinan, itu saya ingatkan,” tegas dia. Anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, Effendi Simbolon mengatakan, Jokowi sudah tahu soal grup WA TNI-Polri itu sejak lama karena mendapat laporan intelijen. “Tanpa perlu masuk ke WhatsApp Grup itu, presiden pasti sudah tahu (apa yang diperbincangkan), dan ini sudah berlangsung lama,” tutur Effendi Simbolon. Ia mengaku heran bahwa presiden baru saat ini menyampaikan perlunya pendisipinan komunikasi di grup WA TNI-Polri. Effendi Simbolon mengaku sudah lama mengetahui adanya grup WA TNI-Polri. Dia pun mengaku dan mengetahui percakapan apa saja yang berlangsung di WA grup itu. Politikus PDIP tersebut mengatakan bahwa banyak hal yang dibicarakan di grup WA TNI-Polri itu, termasuk mengomentari kebijakan-kebijakan negara. “Bukan hanya soal IKN (ibu kota negara), tapi juga hal lain termasuk minyak goreng,” ungkapnya. Menurutnya memang penting untuk mendisiplinkan percakapan, karena seharusnya personel TNI-Polri tegak lurus dengan kebijakan negara. Ia pun menyatakan, TNI-Polri sudah punya forum dan mekanisme sendiri untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat. “TNI dan Polri itu lembaga yang berkembang alam demokrasi di dalamnya, tetapi ketika sudah ada keputusan, tegak lurus dong. Laksanakan,” ucap Effendi Simbolon. Sementara itu, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman berjanji segera menertibkan grup WA di internal TNI AD. Sikap Jenderal Dudung ini untuk menanggapi keluhan Presiden Joko Widodo mengenai isi pembicaraan di grup WA perwira TNI-Polri. Menurut Jokowi, isi pembicaraan grup WA internal TNI itu ada yang menyimpang termasuk soal pemindahan ibu kota. Pasalnya, masih ada kalangan internal TNI dan Polri yang memperdebatkan soal pemindahan IKN Nusantara di WAG, padahal sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. “Ada penekanan khusus dari Bapak Presiden masalah di WA grup yang masih membicarakan tentang IKN.” "Prinsipnya, TNI AD mendukung penuh pemerintah program pemindahan ibu kota di Kalimantan dan ini sudah final,” kata Jenderal Dudung dalam Rapim TNI AD tahun 2022 di Mabesad, Jalan Veteran, Jakarta, Rabu (2/3/2022). Ia menambahkan, apa pun nanti yang akan terjadi selama proses pemindahan, TNI AD akan mengikuti dan mempersiapkan untuk pindah ke Kalimantan. Selain itu, Jenderal Dudung mengatakan dalam Rapim TNI AD ini akan dibahas terkait perkembangan situasi dan permasalahan terkini soal kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Untuk itu, Jenderal Dudung menyebut TNI AD siap mendukung program pemerintah soal food estate di berbagai daerah mulai dari NTT, Kalimantan dan berbagai daerah lainnya. “Program-program TNI AD yang mendukung bagaimana meningkatkan perekonomian dari dampak Covid-19,” kata Jenderal Dudung. Dudung juga mengingatkan kepada seluruh panglima kodam (pangdam) dan komandan korem (danrem) untuk tak salah memilih penceramah saat menggelar acara keagamaan. "Kami mengingatkan kepada para pangdam, para danrem, jangan sampai salah salah memilih atau mengundang orang penceramah, yang kemudian orang itu sudah terpapar radikalisme," kata Dudung. Dudung menekankan jangan sampai paham radikal menyusup ke keluarga besar TNI AD. (Aswan)

Topik:

Presiden Jokowi paham radikalisme Komisi I DPR Jenderal Dudung disiplin tni-polri effendi simbolon rapim tni-polri

Group WA TNI-Polri Kritisi Kebijakan Negara, Effendi Simbolon: Presiden Jokowi Sudah Lama Tahu

Berita Sebelumnya

Politisi Golkar Tersangka Kasus Penyerangan Ketum KNPI, Terancam 9 Tahun Penjara

Berita Selanjutnya

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Didukung Aktivis Pemuda dari GMDI

Berita Terkait

Legislator Kecam PM Israel Sebut Tak Ada Negara Palestina: Memicu Kemarahan Warga Dunia

Legislator Soal Rencana Pelaporan Ferry Irwandi: Kembali Kepada Mabes Polri

Komisi I DPR Desak Pemerintah Ambil Sikap Tegas Serangan Israel ke Doha

Soal Transfer Data Perjanjian Dagang AS-Indonesia, Sukamta: Harus Tunduk pada UU PDP

Era Diplomasi Digital, DPR Ajak Masyarakat Aktif Bangun Citra Indonesia

Dinilai Mencurigakan, Komisi I DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Kematian Diplomat Kemlu

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K