Tes PCR dan Antigen Tak Berlaku, Bamsoet Minta Pemerintah Antisipasi Penjualan Sertifikat Vaksin Palsu

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 8 Maret 2022 21:40 WIB
Monitorindonesia.com- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk mengantisipasi bila ada pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan menjual sertifikat vaksin palsu. Pasalnya, pemerintah telah menetapkan tidak lagi menggunakan tes PCR atau antigen sebagai syarat perjalanan di dalam negeri. Bagi pelaku perjalanan hanya perlu memperlihatkan bukti vaksinasi lengkap dua kali. Untuk itu, menurutnya, perlu dipastikan bahwa masyarakat yang melakukan perjalanan telah menjalani dosis lengkap. "Meminta pemerintah melakukan langkah antisipasi untuk mencegah adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk memperkaya dirinya, dengan menjual sertifikat vaksin covid-19 yang palsu atau tidak valid, sehingga benar-benar dipastikan seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan sudah diberikan vaksin covid dosis lengkap," ujar Bambang kepada wartawan, Selasa (8/3/2022). Politikus Golkar ini menyambut baik langkah pemerintah tersebut. Tetapi Pemerintah perlu mensosialisasikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan masyarakat. "Sehingga dalam implementasinya tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berakibat merugikan masyarakat, seperti terjadinya penumpukan massa atau travel revenge," katanya. Pemerintah juga perlu bersikap tegas menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan masyarakat tetap menjalani protokol kesehatan selama perjalanan. "Serta meminta pemerintah memastikan adanya pengecekan atau screening pemeriksaan persyaratan, seperti bukti sertifikat vaksin Covid-19 yang valid," kata Bambang. Dengan adanya aturan ini, pemerintah diminta mendorong masyarakat melengkapi dosis vaksinasi kedua. Serta bagi masyarakat yang tidak bisa divaksin diberikan kebijakan khusus yang memberikan keadilan. "Dan meminta pemerintah untuk menentukan kebijakan yang adil bagi masyarakat mengenai syarat perjalanan tersebut," kata Bambang. (Aswan)

Topik:

sertifikat vaksin

Berita Sebelumnya

Dilarang Pemerintah dan Diharamkan MUI, Justru Ada Kalangan DPR Malah Dorong Mata Uang Kripto

Berita Selanjutnya

Aturan Covid-19 Dicabut, DPR Optimis Kerajaan Arab Saudi Bakal Buka Jamaah Haji Indonesia 2022