Sultan: Amandemen UUD 1945 Usai Pemilu 2024 Saja!

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 11 Maret 2022 13:49 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengaku sangat menghormati usulan beberapa pihak yang mendorong agar dilakukan Amandemen konstitusi Undang-undang Dasar 1945 di tengah konstelasi politik nasional saat ini. Hal ini disampaikan Sultan setelah melihat kuatnya dorongan wacana penundaan Pemilu dan bahkan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode melalui skenario amandemen konstitusi. "Secara politik, semuanya sah-sah saja. Apalagi jika itu didukung oleh mayoritas rakyat yang merupakan pemilik kedaulatan politik negara ini," ujar Sultan Jum'at (11/03/2022). Menurutnya, amandemen konstitusi merupakan salah satu agenda strategis yang urgent untuk dilakukan. Amandemen penting untuk diperbaharui, terutama dalam konteks struktur kelembagaan dan sistem ketatanegaraan. "Saya pastikan semua pemikir dan intelektual politik juga semua fraksi di MPR RI tidak keberatan dengan usulan amandemen, namun tidak berarti pelaksanaannya harus dilaksanakan saat ini. Nanti pasca pemilu 2024", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Amandemen, kata Sultan, tak harus membutuhkan alasan adanya suasana konfrontasi politik yang tajam hingga menyebabkan krisis politik dan ekonomi seperti momentum reformasi 1998. Suasana Demokrasi bangsa yang kian terkoreksi akibat paradigma elit politik yang cenderung pragmatis merupakan alasan ideal bagi bangsa ini berkonsensus dan menata kembali konstitusi yang ada. "Tidak bijak jika kita melaksanakan pembaharuan pasal-pasal konstitusi di tengah hasrat politik elit politik tertentu untuk memperpanjang masa jabatan presiden tengah memuncak. Amandemen harus dilakukan dengan ke-khusuan politik kebangsaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan kelompok intelektual secara penuh. "Sehingga DPD RI secara kelembagaan meminta agar semua pihak terkait baik elit politik maupun masyarakat harus terlebih dahulu memiliki motivasi dan nawaitu amandemen konstitusi yang luhur dalam rangka membangun kembali peradaban demokrasi Indonesia secara proporsional, berkeadilan dan mensejahterakan," tutup Sultan.[Lin]

Topik:

DPD Amandemen UUD 1945 Sultan

Berita Sebelumnya

Jaga Jarak Ditiadakan, DPR Minta Pemerintah Susun Prokes Baru

Berita Selanjutnya

Sikapi Wacana Penundaan Pemilu 2024, FITRA: Ada Gelagat Kotor Menormalisasikan Perubahan Masa Jabatan Presiden

Berita Terkait

Nasional
Ketua MPR Ahmad Muzani (Dok MI)

Ahmad Muzani: MPR Terbuka untuk Gagasan dan Kritik soal Amandemen Konstitusi

27 Oktober 2025 10:51 WIB

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Ekonomi
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelius Wake Kako (AWK) (Foto: Istimewa)

Dana Transfer Daerah Dinilai Terlalu Kecil, Senator AWK Desak Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

21 Agustus 2025 12:25 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Dok.MI)

FPP TNI Kirimkan Surat Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR-MPR RI

3 Juni 2025 16:09 WIB

Politik
Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ahmad Nawardi (Foto: Ist)

DPD Minta Modal Koperasi Desa Merah Putih Tak Ganggu APBD

8 Mei 2025 19:48 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Apa Kabar Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI?

23 April 2025 10:29 WIB