MPR Minta Anggaran Riset Diperbesar

Jakarta, MI - Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan mendorong Pemerintah untuk memprioritaskan anggaran di bidang riset dan pengembangan. Pasalnya, persaingan global terus mengarah pada digitalisasi, otomatisasi, dan industri berkelanjutan. “Kita mesti berdaulat dalam riset dan inovasi. Memastikan penguatan organisasi riset dan implementasi hasil riset adalah langkah awal menuju bangsa yang berdaya saing," kata Syarief kepada wartawan di Jakarta, Jum'at (22/9). Sjarif menilai, dibutuhkan keberpihakan negara dalam memastikan terjadinya keterhubungan riset dan industri. Sebabnya kata dia, penemuan dan inovasi anak bangsa tidak berhenti pada prototype belaka, melainkan terwujud dalam produk nyata di berbagai bidang. “Ini harus tercermin pada dukungan anggaran dan sinergi lintas-sektoral; kementerian dan lembaga negara, BUMN, kampus, dan dunia usaha,” ujarnya. Politikus Partai Demokrat itu berharap, keberadaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai institusi payung mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai organisasi riset dengan kampus dan dunia usaha. Dia memaparkan bahwa berdasarkan hasil kajian Research and Development World (2023), Indonesia menempati peringkat ke-34 dari 40 negara, di mana anggaran riset Indonesia sebesar 8,2 miliar dollar AS pada 2022. “Ini anomali dan mesti jadi catatan kritis, anggaran riset menurun dari tahun ke tahun. Alokasi Rp26 triliun pada APBN 2018 terus menurun menjadi Rp12 triliun pada 2021, dan semakin menurun jadi Rp10 triliun pada 2023. Ini miris dan memprihatinkan. Harusnya anggaran riset dinaikkan setiap tahun, dan menjadi skala prioritas," paparnya. "Lalu jika semakin menurun, maka inovasi dan daya saing seperti apa yang kita harapkan. Ini bahkan baru dari sisi anggaran, belum lagi kita bicara perkara keterhubungan riset dan industri,” lanjutnya. Kemudian dia menambahkan, hasil data Laporan Indeks Inovasi Global (2022) yang meninjau kinerja inovasi di bidang ekonomi, Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-75 dari 135 negara. "Ini menunjukkan daya saing kita masih sangat rendah, sementara potensi alam sangat melimpah. Padahal jika SDM kita berkompetensi tinggi, ahli, dan terdidik, maka pembangunan akan semakin optimal dan akseleratif. Dampaknya, asa sebagai negara berpendapatan menengah tinggi, bahkan negara maju semakin menuju jalan terjal," ungkapnya. (DI)