ASDI Serukan Rakyat Bergerak Bersama Cegah Politik Dinasti dan Kembalinya Tirani Orba

Jakarta, MI - Di sela-sela Panggung Rakyat bertema Bongkar yang digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (9/12) malam, Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) menyampaikan peryataan sikap terhadap situasi terkini terkait hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi yang terjadi Indonesia hingga soal Pemilihan Umum (Pemilu).

ASDI juga menyampaikan beberapa poin seruan terhadap rakyat dan mahasiswa untuk bersama-sama bergerak mencegah politik dinasti, dan kembalinya tirani orde baru (Orba). 

Seruan ini dibacakan oleh Aida Leonardo yang turut hadir dalam acara itu bersama sejumlah tokoh pro demokrasi, seperti Usman Hamid, Ikrar Nusa Bhakti, Inayah Wahid hingga Faisal Basri, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PRD Petrus Hariyanto, Tokoh dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya dan perwakilan aktivis 98.

"Rakyat harus bergerak bersama mencegah politik dinasti, dan kembalinya tirani," seru Aida.

Selanjutnya, mahasiswa harus segera mengkonsolidasikan diri dan mengambil tantangan sejarah untuk berdiri tegak menjadi tonggak demokrasi dengan menolak kembalinya orde baru, dan republik rasa kerajaan. "Lalu, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan," tegas Aida.

ASDI juga menilai bahwa Indonesia tengah mengahadapi ancaman serius resesi demokrasi. Ancaman ini tampak dari penyusutan ruang kebebasan publik untuk kritik dan protes, pelemahan pengawasan legislatif, dan yudikatif, hingga pelemahan integritas sistem pemilihan umum.

Akibatnya, penegakan HAM, pemberantasan korupsi dan kelestarian alam semakin jauh dari cita-cita reformasi 1998.

Untuk mencegah semakin parahnya resesi demokrasi, maka ASDI juga menuntut negara harus memulihkan hak masyarakat dan mengehentikan represi aparat kepada warga yang bersuara kritis di bidang HAM, lingkungan, hak perempuan atau kesetaraan gender, hak-hak adat dan anti korupsi, juga isu keragaman atau inklusifitas.

Kemudian, negara harus memulihkan penegakan hukum atau atas korupsi, pelanggaran berat hak asasi, dan kejahatan ekologis yang merusak bumi dan merenggut hak-hak generasi mendatang.

Selanjutnya, memilih pemimpin dalam seluruh tingkatan yang faham terhadap hak asasi, punya integritas tinggi, tidak punya jekak melalukan pelanggaran hak asasi dan kekuasan inklusif dan menjunjung kesetaraan.

Menghentikan segala bentuk penggunaan aparat penegak hukum, untuk hal-hal apapun, kecuali bagi penegakan hukum yang jujur, adil dan bermartabat.

Tak hanya itu saja, ASDI juga menuntuk negara harus memilihkan integritas badan pengawas seperti DPR, dan setop menyalahgunakan penegak hukum seperti KPK maupun MK demi kepentingan keluarga dan golongan sendiri.

Terakhir, ASDI berharap agar pemilu yang jujur, adil, damai, bermartabat dan inklusif tetap terjada, khususnya pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.