Komisi VII DPR: Pemerintah Tidak Serius Memberantas Penambangan Ilegal

Jakarta, MI - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyoroti kondisi Pemerintahan Joko Widodo yang dinilai gagal dalam menuntaskan keberadaan tambang ilegal yang jelas-jelas merugikan negara.  

Hal itu dikatakan Mulyanto guna menanggapi pernyataan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, soal adanya dugaan sumber dana kampanye Pemilu 2024 berasal dari pertambangan ilegal yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

"Dalam kondisi normal saja Pemerintahan Joko Widodo tidak mampu berbuat banyak, apalagi sekarang di tahun politik jelang pemilu. Saya pribadi tidak yakin Pemerintahan periode ini mampu menyelesaikan PR besar ini," kata Mulyanto kepada wartawan, Jumat (15/12).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu juga mengatakan, aktivitas penambangan ilegal semakin marak di tahun politik seperti ini. Sebab, dana hasil dari kegiatan ilegal tersebut sebagian digunakan untuk kampanye politik.

Karena itu, Mulyanto menyesalkan bahwa sampai hari ini Pemerintah belum membentuk satgas penegakan hukum pelanggaran tambang Ilegal. "Proses pembentukannya mandeg di meja Presiden Joko Widodo," tukasnya. 

"Hal ini menandakan Pemerintah tidak serius memberantas penambangan ilegal. Terkesan takut dengan para pembeking tambang, apalagi ditahun politik seperti sekarang ini, dimana dikabarkan kebutuhan dana politik memacu pertambangan ilegal," tambahnya.

Untuk itu, Mulyanto berharap kepada Presiden dan Wakil Presiden yang nantinya terpilih agar serius dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia, khususnya tambang. 

"Jangan sampai kekayaan SDA Indonesia justru mendatangkan musibah kutukan sumber daya alam, karena hanya dinikmati oleh segelintir elit yang secara involutif melanggengkan kekuasaan yang korup. Sementara masyarakat tetap miskin dan terbelakang dengan lingkungan hidup mereka yang semakin hancur porak-poranda," pungkasnya. (DI)