Fraksi PAN Minta Pemerintah Lanjutkan Program Bansos

Dhanis Iswara
Dhanis Iswara
Diperbarui 1 Januari 2024 17:17 WIB
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay (Foto: Ist)
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay (Foto: Ist)

Jakarta, MI - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai langkah pemerintah dalam menghentikan pemberian bansos untuk rakyat kecil tidak tepat dan tidak bijak.

Menurutnya aneh jika ada pihak-pihak yang ingin menghentikan sementara bantuan sosial (bansos) dan jaring pengaman sosial untuk rakyat miskin.

"Lalu kenapa ada pikiran dan usulan untuk menghentikannya? Usulan dan pikiran seperti itu sangat tidak bijak. Tidak berorientasi bagi kepentingan fundamental warga negara, terutama mereka yang memang sangat membutuhkan," kata Saleh kepada wartawan, Senin (1/1).

Kata dia, pemerintah harus tetap melanjutkan dan bahkan meningkatkan program-program kerakyatan seperti yang sudah berjalan selama ini. 

"Secara logis, sesuatu yang sudah baik dan sangat diminati sudah sepantasnya dilanjutkan, ditingkatkan, dan diintensifkan," ujarnya. 

Ketua DPP PAN itu juga menyebut program-program seperti bansos, PKH, KIS, KIP, bantuan modal usaha, bantuan lansia, dan lain-lain yang menjangkau puluhan juta rakyat Indonesia, sekaligus jadi program unggulan pemerintahan Jokowi sebagai jaring pengaman sosial.

"Jokowi itu tidak hanya berhasil dalam pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, dia juga sangat peduli dengan ketahanan sosial. Itulah sebabnya bansos dengan segala rinciannya tetap dipertahankan, ditingkatkan, dan diintensifkan," tuturnya.

Kata Saleh, PAN justru mengusulkan agar bantuan-bantuan sosial seperti itu makin diperluas, diperbanyak jumlahnya, dan diperluas penerimanya. Pasalnya kata dia, masih banyak masyarakat yang membutuhkan dan berharap mendapatkan bantuan tersebut.

"Nah, kalau diperbanyak, itu baru tepat. Dengan begitu, semua yang berhak bisa mendapatkan hak yang sama sebagai penerima. Tugas negara adalah untuk memastikan agar semua anggota masyarakat terlindungi," (DI)