Kubu Ganjar-Mahfud Usul Bansos Ditunda, TKN: Aneh!

Jakarta,  MI - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Saleh Partaonan Daulay mendorong Pemerintah untuk tetap melanjutkan program pemberian bantuan sosial (bansos) karena masyarakat sangat perlu dan meminatinya.

"Partai Amanat Nasional mendorong agar pemerintah tetap meneruskan, bahkan meningkatkan program-program kerakyatan seperti yang sudah berjalan selama ini," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI itu, Senin (1/1).

Menurut Saleh, program kerakyatan seperti bantuan sosial, BLT El Nino, dan penyerahan sertifikat tanah adalah program yang telah berjalan sejak lama, melengkapi bantuan sosial lain seperti PHK, KIS, KIP, bantuan modal usaha, serta bantuan lansia yang telah menjangkau puluhan juta rakyat Indonesia.

Rangkaian program tersebut, kata dia, telah menjadi program unggulan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai jaring pengaman sosial yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Jokowi itu tidak hanya berhasil dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga sangat peduli dengan ketahanan sosial. Oleh karena itu, bansos dengan segala perinciannya harus tetap dipertahankankan dan ditingkatkan," ujar Saleh.

Dengan beragam manfaat yang dihadirkan dari program tersebut, Saleh mengusulkan agar bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat makin diperluas dengan jumlah dan penerima yang lebih banyak.

Selain membantu masyarakat di tengah kesulitan ekonomi saat ini, penyaluran bansos menurutnya juga dijamin oleh konstitusi yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

"PAN tentu menilai sangat aneh jika ada beberapa pihak yang ingin menghentikan sementara bansos dan jaring pengaman sosial ini. Padahal, semua menyadari bahwa bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, pada hari Jumat (29/12) mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial ditunda sementara selama penyelenggaraan Pemilu 2024.

Menurutnya, bagi-bagi bansos yang dilakukan pemerintah juga tak ada hubungannya dengan pasangan calon yang mereka usung. "Ya jadi kewajiban negara, bukan dari paslon itu dan Pak Anies-Muhaimin begitu," ungkapnya.

Mereka pun menilai bansos selama pemilu bisa menimbulkan kecurigaan dan disangkutpautkan dengan politik uang.

"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos. Dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu," katanya.

Todung meminta Bansos sebaiknya tidak dibagikan hingga Pilpres selesai. "Menurut saya, dalam konteks Pilpres dan pemilu sebaiknya itu tidak dilakukan, sampai Pilpres ini selesai. Jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini," bebernya.

Todung juga menyarankan Bawaslu melakukan investigasi saat ada pembagian Bansos saat masa pemilu. Menurutnya, harus dipastikan bahwa bansos ini betul-betul dari pemerintah.

"Saya minta Bawaslu untuk melakukan investigasi misalnya terhadap semua pembagian Bansos, karena pada hakikatnya, Bansos itu adalah program pemerintah," tutur Todung.

"Pasti banyak yang tidak suka pasti saya akan dikritik, mungkin saya akan dibully setelah ini. Silakan saja, tapi saya bicara dalam tatanan public policy, kebijakan publik," imbuhnya.