Gubernur Aceh Mualem Protes ke Menkeu Purbaya: Dana Daerah Dipangkas 25 Persen

Jakarta, MI - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menyampaikan protes kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai pemerintah pusat memangkas anggaran daerah Aceh hingga 25 persen.

"Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," ujar Mualem usai bertemu Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

"Kalau Aceh (dipotong) 25 persen, yang lain-lain ada 30 persen-35 persen, bervariasi," sambungnya.

Mualem menyebut kebijakan ini menjadi keluhan bersama para gubernur di seluruh Indonesia. Karena itu, sebanyak 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) kompak mendatangi kantor Purbaya pagi tadi.

Ia berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang kebijakan pemangkasan anggaran tersebut dan mempertimbangkan kondisi fiskal di masing-masing daerah.

"Sebenarnya banyak persoalan yang kami bahas tadi di dalam (dengan Menkeu Purbaya). Pertama sekali, masalah infrastruktur di semua provinsi (dan) kabupaten/kota. Jadi, kami sampaikan kepada Pak Menteri (Purbaya) supaya agar dapat dibenahi lah semaksimal mungkin di provinsi masing-masing," kata Mualem.

Besaran TKD dalam APBN 2026 menjadi sorotan dan memicu gelombang protes dari berbagai pihak. Pada rancangan awal, pemerintah hanya mengalokasikan Rp650 triliun, atau turun sekitar 29 persen dibandingkan anggaran 2025 yang mencapai Rp919 triliun.

Kebijakan tersebut sempat menimbulkan gejolak di daerah, lantaran banyak pemerintah daerah (pemda) merespons dengan menaikkan tarif pajak secara drastis untuk menutup kekurangan anggaran.

Menanggapi situasi tersebut, Purbaya yang baru menjabat sejak awal September 2025 akhirnya menambah alokasi TKD sebesar Rp43 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp693 triliun untuk tahun depan.

Menkeu Purbaya mengakui bahwa potongan TKD terlalu banyak. Namun, ia juga menyoroti lemahnya kinerja pemda, yang menurutnya membuat pemerintah pusat kehilangan kepercayaan.

"Kalau mereka (pemda) mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya enggak ada yang hilang sana-sini, tapi salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya," jelas Purbaya dalam Konferensi Pers usai pertemuan dengan para gubernur.

"Saya kan ke pemerintahan, baru. Image mereka (pemda) kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas, kelihatannya. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya enggak ada keberatan. Desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi," tegasnya.

Meski begitu, Purbaya memastikan akan berupaya menambah dana TKD pada 2026, dengan catatan penyesuaian tetap bergantung pada kondisi ekonomi nasional dan penerimaan negara.