Soal Kabar Pejabat di Batubara Arahkan Dukung Capres-Cawapres, Istana Angkat Bicara

Jakarta, MI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dipastikan akan menindak tegas jika ada pejabat yang diduga memberi arahan agar memenangkan calon presiden (capres) Prabowo Sibianto dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka, nomor urut 2.

Demikian disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko merespons viral video diduga pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara memberikan arahan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu.

"Iya Mendagri saya pikir akan tegas atas hal-hal seperti itu," kata Moeldoko kepada wartawan di Kantor Staf Presiden Jakarta Pusat, Senin (15/1).

Dia mengklaim, tidak ada arahan khusus untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Moeldoko lalu mempertanyakan apakah rekaman tersebut bisa dibuktikan benar. "Itu isu, atau bisa dibuktikan atau dan seterusnya? Persoalannya kita baru menangkap isu untuk diberitakan," ujarnya.

Di sisi lain, Moeldoko memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi netral dalam Pilpres 2024, meski putra sulungnya maju menjadi cawapres. Hal ini, kata dia, bisa dilihat dari pelayanan publik yang tidak mengesampingkan kelompok tertentu.

"Kita lihat pelayanan publik tidak ada mengesampingkan pihak siapapun. Oh ini apa itu kelompoknya calon nomor 1, kelompoknya calon nomor 2, kelompoknya calon nomor 3, akhirnya pemerintah membatasi dalam memberikan pelayanan, 'ah itu gak netral'. Apakah ada pelayanan publik yang tidak netral?," jelas Moeldoko.

"Mari kita lihat jernih lah. Ada enggak perlakuan fungsi-fungsi administrasi, fungsi-fungsi PSO dijalankan tidak netral. (Kalaunada), Itu baru, 'wah ini pak presiden tidak netral'. Enggak ada itu," sambungnya.

Moeldoko menambahkan bahwa Jokowi juga tidak pernah memberikan perlakuan khusus kepada menteri yang menjadi capres-cawapres maupun pendukung salah satu pasangan calon (paslon) dalam setiap rapat kabinet. Moeldoko pun meminta agar sikap pemerintah dan Jokowi dilihat secara objektif.

"Toh dalam kabinet terdiri dari berbagai calon. Jadi kalau presiden mengatakan sesuatu pasti calon yang lain akan dengar. Enggak pernah. Itu cara melihatnya. Jadi jangan melihat hal-hal dari kacamata subjektivitas," tutur Moeldoko.

Sebelumnya, sebuah rekaman suara yang diduga dilakukan oleh sejumlah pejabat daerah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara (Sumut) bernarasikan dukungan untuk capres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Dalam unggahan akun Tiktok @nasionalcorruption bocoran suara itu diduga Dandim, Bupati, Kapolres sampai Kajari Batubara yang mendukung Capres nomor urut 02.

"Bocor, rekaman perbincangan antara Dandim Bupati, Kapolres dan Kajari di Batubara," tulis caption dalam akun tersebut.

Dalam rekaman terdengar perbincangan sejumlah orang yang pada intinya agar masing-masing kepala desa memenangkan Capres 02 dalam Pilpres 2024.

"Ya per kecamatan aja tuh ya tambah-tambah lah. Jadi untuk kepala desa ini langsung aja kita diarahkan ke 02 judul yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun. Menangkan kosong dua di desa masing-masing," ucap seseorang dalam rekaman tersebut.

Selanjutnya terdengar perbincangan perihal penggunaan dana desa senilai Rp100.000 untuk dikirim ke masing-masing desa. Bahkan para pejabat juga disebutkan mulai dari Penjabat hingga pihak Kejaksaan Negeri

"Terkiat masalah peluru itu masih diupayakan dengan izin supaya sebelum pilpres keluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ dari Dana desa tu, 50 dikirim kesana untuk mereka pergunakan apalah serangan sama mereka," kata pria misterius tersebut.

"Itu ada penggunanya Pj di situ kapolres disitu, dandim disitu, Kejari disitu penggunaanya itu. Penggunaan untuk pilpres," sambungnya

Pria tersebut bahkan menegaskan nantinya tidak akan ada pemeriksaan bagi pejabat-pejabat yang mendukung paslon 02. Dengan catatan telah berkomitmen.

"Jadi yang 50 tinggal di desa dan ini macam tahun lalu lah. Kan udah tau-tau lah itu senior kan dan ini mudah-mudahan tidak ada pemeriksaan terksit 2024. Karena itu sudah komitmen tadi tidak ada pemeriksaan tapi dengan catatan kita pun harus komitmen juga lah," tukasnya. (wan)