Mahyudin Tanya ke Anies Soal Disparitas Anggaran Pusat-Daerah
![Reina Laura](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
![Mahyudin Tanya ke Anies Soal Disparitas Anggaran Pusat-Daerah Wakil ketua DPD RI Mahyudin [Foto: Doc. DPD]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/c86128dc-ee4e-4648-a011-4848603007cc.jpg)
Jakarta, MI - Wakil ketua DPD RI Mahyudin, menyampaikan pertanyaan terkait masih adanya disparitas distribusi keuangan antar daerah, terlebih antara pusat dan daerah.
Menurut Mahyudin, jumlah dana yang ditransfer ke daerah dalam APBN lebih sedikit dari dana untuk pusat, padahal beban jumlah pegawai di daerah lebih banyak.
"Distribusi APBN hingga saat ini sebesar 64 persen untuk Pemerintah Pusat dan 36 persen untuk Pemerintah Daerah," kata Mahyudin, dalam Sarasehan DPD RI, bersama Capres-Cawapres di kompleks parlemen DPR/MPR, Jumat (2/2).
"Sementara jumlah pegawai yang ditanggung Pemerintah Daerah sebanyak 78 persen, sedangkan Pusat berkisar 22 persen," tambahnya.
Menurut senator asal Kaimantan Timur ini, kondisi disparitas berakibat terbatasnya daya yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangannya. Seperti tidak maksimalnya Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah, yang hanya mencapai angka rata-rata 58 persen untuk Provinsi, dan 59 persen untuk Kabupaten/Kota.
"Kemampuan Daerah untuk memenuhi hajat hidup orang banyak pun menjadi tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat. Padahal daerah selama ini memberikan sumbangsih bagi keuangan pusat dari sumber daya alam," ujarnya.
Kondisi seperti ini, menurutnya, membuat daerah terkesan lebih merupakan objek kebijakan daripada subjek.
"Dampaknya makna otonomi daerah yang merujuk pada semangat desentralisasi sejumlah kewenangan akhirnya kembali kepada resentralisasi," jelasnya.
Menjawab pertanyaan tersebut, Anies Baswedan menyatakan bahwa terkait postur anggaran pusat dan daerah yang tidak berimbang itu harus dibereskan, dengan menciptakan program pembangunan yang sinkron antara pusat dan daerah.
"Poblemnya adalah program pembangunan daerah yang tidak sinkron dan tidak adanya kesepakatan anatara pemerinta pusat dan daerah," jawab Anies.
"Karena selama ini apa yang ada di daerah tidak dibicarakan bersama dengan pusat," tandasnya.
Berita Selanjutnya
![PDIP Prioritaskan Nama Andika Perkasa untuk Diusung Sebagai Cagub Jakarta pada Pilkada 2024 Ketua DPP PDIP, Said Abdullah (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/said-abdullah-1.webp)
PDIP Prioritaskan Nama Andika Perkasa untuk Diusung Sebagai Cagub Jakarta pada Pilkada 2024
1 Juli 2024 16:08 WIB
![PKS: Jika Anies Masih Ingin Bersama PKS di Pilgub Jakarta, Wajib Gandeng Sohibul Iman Presiden PKS Ahmad Syaikhu (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/presiden-pks-ahmad-syaikhu-foto-midhanis.webp)
PKS: Jika Anies Masih Ingin Bersama PKS di Pilgub Jakarta, Wajib Gandeng Sohibul Iman
30 Juni 2024 16:11 WIB
![Soal Pencalonan Anies di Pilgub Jakarta, PDIP: Perlu Perhatikan Suara Kebhinekaan Anies Baswedan (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anies-baswedan-4.webp)
Soal Pencalonan Anies di Pilgub Jakarta, PDIP: Perlu Perhatikan Suara Kebhinekaan
30 Juni 2024 11:02 WIB
![Nasdem Belum Terpikirkan untuk Dukung Anies-Sohibul di Pilgub Jakarta Ketua DPP Partai Nasdem, Fauzi Amro (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/fauzi-amro.webp)
Nasdem Belum Terpikirkan untuk Dukung Anies-Sohibul di Pilgub Jakarta
28 Juni 2024 17:24 WIB