Marak Dugaan Pelanggaran Pemilu, Projo Ganjar Desak KPU Laksanakan Pencoblosan Ulang

Jakarta, MI - Relawan Projo Ganjar menilai kontestasi Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden marak diwarnai dugaan pelanggaran.

"Pelaksanaan pemilu serentak kuat dugaan telah dilakukan kecurangan, khususnya kecurangan pada pemilihan presiden dan wakil presiden," kata Ketua Umum Projo Ganjar, Haposan Situmorang, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/2).

"Hal ini dapat kita lihat sebagaimana yang disajikan atau disampaikan oleh orang per orang di medsos. Yakni seperti lembaran suara telah dicoblos terlebih dahulu, intimidasi oleh oknum-oknum aparat serta menghalang-halangi mengikuti pemilu," lanjutnya.

Haposan menilai, tindakan seperti itu telah merusak alam demokrasi yang diperjuangkan warga sipil di masa reformasi.

Ia mengaku sudah mewanti-wanti kecurangan akan terjadi secara terstruktur, masif dan terencana yakni sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tahun 2023 tentang syarat calon wakil presiden.

"Yang putusan MK dimaksud oleh MKMK memutuskan telah terjadi pelanggaran etika berat. Demikian juga dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU telah melakukan pelanggaran etika. Namun semua itu terabaikan oleh penguasa saat ini," ujarnya.

Bukan hanya itu, ada juga tindakan penguasa yang mencurigakan seperti menggelontorkan bantuan sosial (bansos) menjelang pemungutan suara, serta pengerahan kepala desa untuk mendukung pasangan capres tertentu.

Haposan menyampaikan telah berkoordinasi dengan TPN Ganjar-Mahfud, khususnya mengenai bukti-bukti kecurangan pilpres yang tidak terbantahkan. Agar dilakukan pengumpulan bukti yang selanjutnya dilakukan upaya hukum untuk memulihkan demokrasi di Indonesia.

Hal ini diupayakan dengan membentuk tim hukum yang kuat dan punya pengetahuan dan yang piawai menyajikan dalil-dalil pelanggaran serta bukti-bukti yang tidak terbantahkan atas dugaan pelanggaran pemilu.

"Atas dasar data-data dugaan kecurangan dimaksud, Relawan Projo Ganjar meminta KPU sebagai pelaksana pemilu untuk berlaku jujur yakni dengan atas kesadaran sendiri untuk membatalkan hasil pemilihan presiden tanggal 14 Februari serta melakukan pemilihan ulang khusus pemilihan presiden dan wakil presiden. Agar marwah demokrasi di Indonesia tidak ternodai oleh nafsu," paparnya.

Lebih lanjut, dia mengimbau pemerintah mendorong KPU untuk melakukan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ulang. Seperti diketahui, pelaksanaan Pemilu serentak (Presiden, DPD dan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten dan Kota) telah terlaksana hari Rabu tanggal 14 February 2024.

Berbagai lembaga survei telah menyajikan perhitungan cepat yang sementara mengunggulkan paslon Nomor Urut 02 Prabowo - Gibran sekitar 56 persen. Adapun paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud, pada urutan ketiga dengam perolehan suara sekitar 17 persen.