Mendagri: Pembentukan Dewan Aglomerasi untuk Atasi Masalah Jakarta

Dhanis Iswara
Dhanis Iswara
Diperbarui 15 Maret 2024 19:40 WIB
Mendagri Tito Karnavian di kantor Menko Polhukam RI, Jakarta Pusat (15/3/2024) (Foto: ANTARA/Walda Marison)
Mendagri Tito Karnavian di kantor Menko Polhukam RI, Jakarta Pusat (15/3/2024) (Foto: ANTARA/Walda Marison)

Jakarta, MI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengatakan dewan kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya dibentuk untuk mempermudah pemerintah mengatasi beragam masalah perkotaan seperti kemacetan hingga banjir.

"Banyak masalah-masalah bersama seperti masalah banjir, masalah transportasi, masalah sampah, polusi dan segala macam," kata Tito di Kantor Menko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024). 

"Sehingga memerlukan adanya koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi untuk perencanaan pembangunannya," lanjutnya. 

Menurut Tito, Jakarta sudah tidak memiliki batas alam wilayah dengan kawasan penyangga lainnya. Sehingga hal itu membuat beberapa permasalahan di Jakarta saling berkesinambungan dengan kondisi di wilayah sekitar seperti banjir, penumpukan sampah hingga macet.

Karenanya, dia menilai butuh kerjasama dan kolaborasi antar pemerintah kota untuk menyelesaikan permasalahan itu dari hulu ke hilir.

Dia pun mencontohkan kondisi yang sama dengan di Papua yang menggunakan kebijakan otonomi khusus dari pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan.

"Kita mengambil template di Papua, di Papua juga sama perlu ada harmonisasi antar kabupaten/kota dan provinsi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Papua," ujarnya.

Namun berbeda dengan Papua, Tito memastikan ketua Dewan Aglomerasi Jakarta akan dipilih langsung oleh presiden melalui keputusan presiden.

"Seperti apa nanti komposisinya semua diserahkan pada presiden," terangnya.