Hubungan Kuat Antara Industri dan UMKM Harus Segera Diwujudkan
Jakarta, MI - Hubungan yang kuat antara industri dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, harus segera direalisasikan untuk mewujudkan rantai pasok dan transfer teknologi yang baik ,dalam upaya membangun sektor UMKM yang tangguh.
"Sektor UMKM yang dekat dengan pengembangan ekonomi rakyat harus mendapat perhatian serius sehingga mampu menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih merata," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, Selasa (19/3/2024).
Di awal Maret 2024 lalu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), mengungkapkan bahwa masalah terbesar yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah, tidak adanya koneksi dengan industri sehingga belum terbangun rantai pasok, dan transfer teknologi dengan baik.
Catatan Kementerian Koperasi dan UKM pada 2023, kontribusi UMKM mencapai 61 persen PDB Indonesia, dengan serapan tenaga kerja 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Jumlah pelaku usaha sektor UMKM tercatat 67 juta.
"Berdasarkan catatan tersebut, terdapat potensi besar untuk mendorong perekonomian nasional melalui sektor UMKM, bila sejumlah kendala bisa segera diatasi," ujarnya.
Menurut Rerie, sapaan akrabnya, sejumlah langkah afirmasi untuk mendukung pendanaan sektor produktif misalnya, dapat direalisasikan dengan segera.
"Beragam potensi ekonomi di daerah dengan kearifan lokal yang dimilikinya, dapat dimanfaatkan melalui pengembangan sektor UMKM," jelasnya.
Sedangkan UMKM yang sudah ada, tambah Rerie, dapat ditingkatkan kapasitasnya melalui pengembangan yang berkelanjutan dengan dukungan jaringan usaha, rantai pasok dan transfer teknologi yang lebih baik.
Rarie menambahkan, butuh intervensi para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, untuk menciptakan ekosistem yang mampu mewujudkan pengembangan sektor UMKM nasional, yang berkesinambungan.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Pemprov Malut Bersinergi dengan Ombudsman RI, Targetkan Zona Hijau dalam Pelayanan Publik
1 jam yang lalu
Pengendalian Anggaran Proyek DAU: SPD Jadi Syarat Utama Tender di Pemprov Malut
10 jam yang lalu
Pemprov Malut Siap Melesatkan UMKM dan Pariwisata Lokal dengan Peluncuran Gernas BBI dan BBWI 2024
14 jam yang lalu
Pemprov Malut Perkuat Upaya Anti Korupsi: BPBJ Tandatangani Pakta Integritas E-Purchasing dengan Lima OPD Utama
3 Juli 2024 21:10 WIB
Pemprov DKI Lamban Sikapi Judi Online, Dwi Rio: Seperti Pemadam Kebakaran, Menangani saat Timbul Kejadian
1 Juli 2024 17:42 WIB