Menkominfo Pertanyakan Substansi Pengguliran Hak Angket DPR

Jakarta, MI - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi buka suara soal rencana pengajuan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan pemilu presiden (Pilpres) 2024. Dia pun mempertanyakan tujuan sebenarnya dari pengguliran hak angket tersebut dilakukan. 

"Gini, walaupun hak angket itu adalah hak nya hak anggota DPR RI, cuman substansinya apa? Kalau mau dibilang pemilu curang ini saya keras nih ngomongnya, serius ya," kata Budi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024). 

Budi mengatakan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait temuan-temuan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024. 

Kata Budi, Bawaslu menyebut jumlah kecurangan terbanyak ada pada pemilu legislatif (Pileg) yang jumlahnya mencapai 270 temuan, sementara Pilpres hampir dipastikan tak ada kecurangan dalam pelaksanaannya. 

"Saya sudah berdiskusi dengan Bawaslu ada 270 temuan kecurangan Bawaslu, saya tanya yang paling banyak mana? Mereka bilang pemilu legislatif," ujarnya. 

"Pilpres ada gak? Engga ada, nyaris gak ada, bukan gak ada, tapi nyaris gak ada. Jadi kalau nyaris gak ada satu dua kasus doang pilpres menurut Bawaslu tidak ada," tambahnya menegaskan. 

Kendati demikian, Budi enggan menjelaskan secara detil soal kecurangan yang terjadi karena itu wilayah Bawaslu. "Tapi biar nanti Bawaslu yang ngomong," ucapnya. 

Namun, ia mencontohkan soal penyebab rekapitulasi Jawa Barat yang sempat tertunda karena diduga adanya kecurangan dalam Pileg, sehingga terjadi perselisihan antar calon legislatif (caleg). 

"Jadi semua ini kecurangan apapun ini pileg di Jabar ini telat direkap itu bukan pilpres itu pileg khususnya dapil bekasi antar calegnya masih disput," ungkapnya. 

"Jadi temen-temen media ini harus diluruskan, kecurangan ini bukan pilpres tapi pileg ini," imbuhnya.