Bakal Repot jika Pemerintah Lama Jokowi dengan Pemerintah Baru Nggak Klop

Jakarta, MI - Pengamat politik, Ujang Komaruddin menilai Presiden Joko Widodo alias Jokowi memerintahkan seluruh menteri menyerahkan data lembaganya kepada Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto demi mempermudah pemerintahan selanjutnya untuk melakukan evaluasi pada tiap Kementerian RI.

“Sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif. Dievaluasi mana yang jelek mana yang minus mana yang buruk, untuk diperbaiki, yang baik tentu dilanjutkan” ungkap Ujang Komaruddin saat dikonfirmasi, Sabtu (11/5/2024).

Aahan tersebut, lanjut Ujang, menggambarkan bahwa transisi pemerintahan saat ini, Jokowi-Ma'ruf Amin dengan pemerintahan mendatang, Prabowo-Gibran dapat berjalan dengan baik.

“Berjalan dengan smooth gitu dan itu yang diharapkan kita semua,” katanya.

Namuan demikian, bakal repot jika pemerintah lama jokowi dengan pemerintah baru itu tidak ketemu.

“Yang repot adalah ketika pemerintah lama jokowi dengan pemerintah baru itu nggak ketemu, nggak klop, itu yang bahaya, tapi sekarang kan konsepnya keberlanjutan,” bebernya.

Ujang juga menilai ada pesan kuat dalam pernyataan Prabowo yang memberikan kritik pada partai politik atau kelompok yang tetap memilih menjadi oposisi. 

Menurutnya, Prabowo menyampaikan hal tersebut karena masa kepemimpinan Prabowo-Gibran membutuhkan kestabilan politik.

“Mungkin karena Prabowo-Gibran butuh kestabilan, itu membangun bangsa, untuk mensejahterakan masyarakat, untuk pemerataan pembangunan maka dibutuhkan tadi stabilitas politik yang bagus yang baik yang stabil,” kata Ujang.

Ujang juga berpendapat bahwa sebenarnya kritik kepada oposisi yang disampaikan oleh Prabowo sebelumnya ditujukan kepada oposisi yang memberikan dampak negatif pada pemerintah dan tidak mendasarkan dengan data dan fakta yang ada.

“Oposisi itu bagus, kalau konstruktif, objektif gitu ya, berdasarkan dengan fakta dan data mengkritisinya, hal-hal yang bagus, ya sah-sah saja,” ucapnya.

“Yang tidak boleh itu menurut hemat saya, tadi yang memfitnah, menyebar hoax, mengganggu pemerintahan tanpa dasar, itu yang tidak boleh sebenarnya, itu yang tidak boleh sebenarnya, mungkin itu yang sedang diingatkan oleh Prabowo,” tambahnya.

Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi Partai Amanat Nasional (PAN), Presiden terpilih, Prabowo Subianto, membocorkan bahwa Presiden Joko Widodo mengarahkan para menteri nya untuk memberikan data Kementerian kepada Prabowo. Hal tersebut dianggap sebagai bantuan yang dilakukan oleh Jokowi kepada pemerintahan selanjutnya.

“Beliau [Jokowi] menyuruh semua menteri memberi data kepada saya,” kata Prabowo.

Selain membocorkan arahan Jokowi kepada para menteri nya, Prabowo juga memberikan kritik pada partai politik atau kelompok yang memilih untuk menjadi oposisi pada masa pemerintahannya mendatang.

“Indonesia tidak bisa dibendung, kecuali elite Indonesia tidak bisa atau tidak mau bekerja sama. Kuncinya itu,” tegas Prabowo.