Biaya UKT Mahal, Komisi X: Neoliberalisasi Ekonomi Pendidikan Menukik Jantung Pemerintah

Jakarta, MI - Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan, mengapresiasi berbagai masukan dari keempat forum organisasi yang mengkritisi mahalnya biaya pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). 

Hal itu disampaikan Putra Nababan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panja pembiayaan pendidikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/5/2024). 

Adapun RDPU tersebut dilakukan bersama Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). 

Menurutnya kritikan yang disampaikan empat organisasi tersebut sangat relevan dengan situasi yang terjadi saat ini terhadap dunia pendidikan. 

"Masukannya ini sangat relevan dan juga waktunya tepat ya dengan kondisi real yang ada di lapangan sekarang khususnya terkait dengan kisruh pembiayaan pendidikan yang kita hadapi berapa waktu terakhir ini," kata Putra di ruang rapat Komisi X DPR. 

Kata Putra, Komisi X akan terus memperjuangkan apa yang saat ini diperjuangkan oleh para mahasiswa atas mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT). 

Lebih lanjut, mantan wartawan itu menilai kritikan yang disampaikan dalam RDPU ini sangat tajam dan menusuk jantung pemerintah. 

"Kalau tadi disampaikan kata-kata yang sangat tajam ya, 'melukis terkait dengan neoliberalisasi ekonomi pendidikan yang masih tidak terkontrol dan juga profit oriented'. Kalau saya masih jadi wartawan saya bingung memilih headline yang mana nih," ucapnya. 

"Jadi judul semuanya bagus judulnya ya dan langsung menukik ke jantung pemerintah," tambahnya. 

Untuk itu, kata Putra komsinya di DPR akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan dari keempat forum organisasi keagamaan yang hadir dalam RDPU kali ini pada pemerintah. 

"Saya bersyukur sekali karena masukkan-masukan yang disampaikan ini sangat komprehensif, meskipun tadi pimpinan meminta beberapa poin lagi," pungkasnya. 

"Tapi menurut saya dari rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan ini bisa menjadi bahan yang menurut saya sudah lumayan cukup untuk kita sampaikan ke pemerintah, bukan hanya Kementerian Pendidikan, tapi juga dalam hal ini Bappenas dan kementerian keuangan," sambungnya.