BPS Sebut 10 Juta Gen Z Menganggur, Legislator: Ini Memprihatinkan
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati (Foto: Ist) Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/wakil-ketua-komisi-ix-dpr-ri-kurniasih-mufidayati-foto-ist.jpeg)
Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, mengingatkan soal bahaya dari bonus demografi yang tidak diiringi dengan hadirnya kesempatan kerja yang besar. Pasalnya, hal ini akan menciptakan bom waktu bagi generasi muda mendatang.
Sebagaimana data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa hampir 10 juta penduduk berusia 15-24 tahun (Gen Z) berstatus menganggur atau tanpa kegiatan (not in employment, education, and training/NEET).
Apabila dirincikan, anak muda yang paling banyak NEET justru ada di daerah perkotaan, yakni sebanyak 5,2 juta orang dan 4,6 juta di pedesaan.
"Angka 10 juta pengangguran Gen Z sudah jadi tanda-tanda jika bonus demografis kita tidak terkelola dengan baik. Kita sudah menyadari hadirnya bonus demografi, maka di hulu pentingnya pendidikan skill dan di hilir pentingnya terbukanya luas kesempatan kerja," kata kepada wartawan, Kamis (23/5/2024).
Politikus PKS itu menilai, Gen Z semakin terhimpit karena dari sisi pendidikan tinggi kini semakin mahal dengan adanya kenaikan UKT. Sementara dari kesempatan kerja mensyaratkan sudah berpengalaman dan adanya batas usia.
"Generasi muda hari ini tidak bisa disamakan dengan generasi sebelumnya. Ada treatment khusus, terutama dari sisi pendidikan maupun dunia kerja. Harus dipermudah hadirnya lembaga pendidikan dengan skill yang saat ini sedang dibutuhkan, plus berikanlah kesempatan seluas-luasnya dari pemberi kerja," bebernya.
Kurniasih juga menyoroti tren angkatan kerja saat ini justru didominasi oleh pekerja informal. Hal itu membuktikan jika adanya angkatan pencari kerja yang membludak namun kesempatan kerja di sektor formal tidak memadai.
"Baru saja viral pencari kerja untuk sebuah warung makan biasa antreannya membludak seperti halnya antrean kerja di pabrik. Ini memprihatinkan karena banyak anak kerja ini tak dapat kesempatan kerja formal sehingga lowongan apapun akan dijalani termasuk sektor informal. Padahal perlindungan pekerja di sektor informal masih sangat lemah," pungkas Kurniasih.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![Komisi XI Minta BI Berikan Penjelasan ke Masyarakat Soal Merosotnya Nilai Tukar Rupiah ke Dollar AS Komisi XI gelar Rapat Kerja dengan Gubernur Bank Indonesia (BI). (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/komisi-xi-gelar-rapat-kerja-dengan-gubernur-bank-indonesia-bi-foto-midhanis.webp)
Komisi XI Minta BI Berikan Penjelasan ke Masyarakat Soal Merosotnya Nilai Tukar Rupiah ke Dollar AS
5 jam yang lalu
![Terbukti Melanggar Kode Etik, Ketua MPR RI Dijatuhi Sanksi Ringan oleh MKD DPR RI Sidang MKD DPR RI (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/sidang-mkd-dpr-ri-foto-midhanis.webp)
Terbukti Melanggar Kode Etik, Ketua MPR RI Dijatuhi Sanksi Ringan oleh MKD DPR RI
6 jam yang lalu
![Dana Perbaikan Sekolah Minim! Kemana dan untuk Apa 52% Anggaran Pendidikan yang Ditransfer ke Daerah? Kondisi bangunan bagian atas (plafon) SD Negeri 2 Lawa jadi perhatian Pj Bupati Muna Barat untuk segera di perbaiki ulang. (Foto: Antara/La Ode Biku)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kondisi-bangunan-bagian-atas-plafon-sd-negeri-2-lawa-jadi-perhatian-pj-bupati-muna-barat-untuk-segera-di-perbaiki-ulang-foto-antarala-ode-biku.webp)
Dana Perbaikan Sekolah Minim! Kemana dan untuk Apa 52% Anggaran Pendidikan yang Ditransfer ke Daerah?
23 Juni 2024 14:49 WIB