Pengamat: Tak Ada Alasan Rasional PDIP Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta, MI - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diagendakan bakal menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V di Ancol, Jakarta Utara pada 24-26 Mei 2024. 

Salah satu hal paling krusial yang sangat dinanti publik adalah soal keputusan sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos, mengatakan bahwa PDIP akan sangat ideal bagi pemerintahan Prabowo-Gibran jika berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi. 

"Idealnya PDIP tetap konsisten untuk menjaga jarak dengan kekuasaan Prabowo-Gibran yakni beroposisi, artinya konsisten dengan sikap politik mereka selama ini utamanya pasca pecah kongsi dengan Presiden Jokowi," kata Subiran kepada Monitorindoneasia.com Kamis (23/5/2024). 

Sebab kata dia, tak ada alasan rasional bagi PDIP untuk bergabung ke dalam koalisi Prabowo-Gibran, mengingat PDIP menganggap bahwa Jokowi dan keluarganya telah berkhianat dari partai berlambang banteng itu. 

"Tidak ada alasan rasional politis yang akan membenarkan PDIP bergabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab Prabowo-Gibran adalah keberlanjutan rezim Jokowi, sementara bagi PDIP, Jokowi dan Gibran adalah kader yang sudah berkhianat,"ujarnya.

Tetapi secara politik, kata Subiran, idealnya ruang komunikasi politik tetap dibuka terhadap Prabowo-Gibran, misalnya melalui sosok Ketua DPP PDIP, Puan Maharani yang diketahui selama ini tidak terlalu konfrontatif terhadap pencapresan Prabowo-Gibran, bahkan terhadap presiden Jokowi. 

"Beda halnya dengan Megawati dan Hasto yang sangat fulgar menyerang Presiden Jokowi dan pencapresan Prabowo-Gibran," sambungnya. 

Lebih lanjut, kata Subiran, pentingnya komunikasi politik tetap di bangun antara PDIP dan Gerindra, mengingat ideologi kedua partai tersebut yang tka jauh berbeda. 

"Secara warna politik tidak jauh berbeda. Mereka semua adalah kelompok nasionalis. Artinya silahkan beroposisi tetapi komunikasi politik tetap harus dibuka," demikian penulis buku negara katanya itu.