Stafsus Presiden Tantang Djarot Datang ke IKN untuk Lihat Fakta Pembangunan

Jakarta, MI - Staf Khusus (Stafsus) Presiden RI, Grace Natalie, mengundang Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk melihat langsung fakta proses pembangunan yang telah ditempuh pemerintah secara matang.

Pernyataan itu disampaikan Grace untuk menepis pernyataan Djarot yang menyebut pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan secara tergesa-gesa dan terlalu dipaksakan.

"Silakan Pak Djarot datang sendiri ke IKN. Kalau hanya melihat dari jauh, sangat mungkin tidak akurat. Bahaya, banyak info menyesatkan. Hati-hati, bisa kepleset," kata Grace saat dikonfirmasi di Jakarta, Kemarin. 

Grace mengatakan proses pengerjaan IKN ditempuh pemerintah dengan perhitungan yang cermat, tanpa ada upaya pemaksaan sama sekali, termasuk seluruh prosedur yang tak satu pun terlewati.

Grace juga memastikan agenda pemerintah untuk menggelar upacara HUT Ke-79 RI di IKN saat ini sudah mendekati siap.

"Untuk peringatan HUT RI, semua sudah mendekati siap, termasuk infrastruktur dasar, seperti air minum, kelistrikan, dan akses jalan," katanya.

Grace yang juga politisi dari PSI itu memastikan bahwa pemerintah tidak akan mempertaruhkan wajah Indonesia dengan memaksakan sebuah kebijakan.

"IKN adalah wajah Indonesia. Pasti dibuat sebagus mungkin, sesempurna mungkin. Pemerintah tidak akan mempertaruhkan wajah Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Djarot Saiful Hidayat, menanggapi soal tertundanya rencana pemerintah dalam memindahkan ibu kota ke IKN Nusantara pada Juli 2024 sebagaimana rencana awal. 

"Kok baru sekarang? sebelumnya kan sudah memaksakan, menyampaikan sangat siap ya, (kenapa) baru sekarang? Tapi menurut saya pribadi, memang tidak mudah untuk memindahkan ibu kota, dan jangan terlampau dipaksakan," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024). 

"Sangat tidak mudah, termasuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus ya," lanjut Djarot. 

Kata Djarot, apabila pemindahan ibu kota dipaksakan, maka akan ada banyak infrastruktur yang belum siap dan merata. 

"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya, listrik belum masuk, air juga belum masuk, insfratruktur juga masih belum siap gitu ya," ujarnya. 

Djarot menilai, kebijakan percepatan pemindahan ibu kota terlalu tergesa-gesa sehingga masih banyak infrastruktur yang belum siap. 

"Artinya apa, inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," pungkasnya.