Menag Persilahkan Tim Pansus Haji DPR Sampaikan ke Publik Apabila Ditemukan Gratifikasi Penyelenggaraan Haji 2024

Jakarta, MI - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, membenarkan soal adanya dugaan temuan gratifikasi oleh pejabat Kemenag dalam penyelenggaraan Haji 2024 yang tengah dibahas oleh tim panitia khusus (Pansus) angket Haji DPR 2024.

"Itu sudah menjadi materi (pembahasan di Pansus)," kata Gus Yaqut sapaannya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024). 

Kata Gus Yaqut, dirinya tak akan menghalang-halangi tim Pansus untuk menyelidiki benar atau tidaknya dugaan gratifikasi tersebut. 

"Biarkan materi itu Pansus yang akan mengungkapkan benar atau tidak Itu bukan ranah kita bicara di sini," ujarnya. 

Menurutnya Kemenag, saat ini tak punya kewenangan untuk menyampaikan hal tersebut. Dan apabila nantinya ditemukan dugaan yang mengarah pada gratifikasi, maka ia sebagai Menag mempersilahkan tim Pansus untuk menyampaikan kepada Publik. 

"Biar kalau Pansus menemukan itu silakan dibuka, saya persilahkan kok," ucapnya. 

Diketehui sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Titik poin utama yang disorot Pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi. Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

Pertimbangan utama Kementerian Agama membagi rata alokasi kuota tambahan tersebut, salah satunya berdasarkan pada kapasitas tenda di Mina yang tidak memungkinkan untuk menampung seluruh jamaah haji reguler, jika kuota tidak dialihkan ke haji khusus.

Pansus Haji geram atas keputusan "sepihak" Kemenag yang membagi kuota tambahan tersebut tanpa sepengetahuan Komisi VIII DPR RI. Yang pada akhirnya, Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk Pansus Haji yang diinisiasi Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.

Dalam perjalanan sidang Pansus Angket Haji, sejumlah pihak di internal Kemenag serta di luar kementerian dimintai keterangan untuk mengklarifikasi perihal pembagian kuota tambahan tersebut.

KPK Siap Usut Dugaan Gratifikasi Penyelenggaraan Haji 2024

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika, menyatakan KPK siap terlibat untuk mengusut dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus pada pelaksanaan Haji 2024.

“KPK juga terbuka dan jika Pansus Haji ingin bekerja sama mengusut dugaan dimaksud,” ujar Tessa Mahardhika di Jakarta, Selasa (10/9). 

Ia menilai langkah tersebut penting untuk dilakukan agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dapat menghadirkan keadilan dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tanpa korupsi.

Hingga saat ini, kata Tessa, KPK belum menerima permintaan secara resmi dari Pansus Haji DPR untuk bekerja sama mengusut perkara tersebut.

“KPK masih menunggu surat resmi dari DPR,” kata Tessa.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwasanya KPK belum menentukan apakah perkara tersebut masuk ke ranah hukum pidana atau hanya administrasi negara.

“Kami masih menunggu surat dan bahan-bahan dari sana,” ucapnya.