Sukamta: Perlu Rekonsiliasi Nasional dan Kembalikan Kebebasan Berbicara untuk Atasi Krisis Politik di Tunisia

Jakarta, MI - Pelaksanaan Pemilu pada bulan Oktober yang lalu tidak mampu meredam krisis politik di Tunisia. Hal ini karena kemenangan presiden petahana Kais Saied dianggap penuh kecurangan.

Kais Saied sendiri selama berkuasa melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh oposisi, tekanan terhadap kelompok masyarakat dan media massa serta menarik militer ke dalam pemerintahan Tunisia. 

Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta saat ikut menerima kunjungan delegasi Parlemen Tunisia pada Selasa (5/11/2024) menyatakan keprihatinan atas perkembangan situasi di negara tersebut. Menurutnya kegagalan demokrasi di Tunisia tidak hanya akan berdampak ke dalam negeri Tunisia tetapi juga akan berpengaruh terhadap upaya demokratisasi secara regional mengingat negara tersebut memiliki sejarah institusi demokrasi yang paling awal di kawasan Afrika Utara.

"Tingkat partisipasi pemilu di Tunisia pada Oktober lalu sangat rendah. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap institusi demokrasi sangat rendah. Sementara kondisi ekonomi dan tingkat pengangguran semakin memburuk. Sebagai negara yang bersahabat dengan Tunisia, kita tentu ikut prihatin dengan perkembangan situasi di sana," jelasnya.

Sukamta menyampaikan bahwa jalan demokratisasi setiap negara tentu memiliki tantangan yang berbeda, terutama dalam menghadapi pihak-pihak yang ingin monopoli kekuasaan serta praktek-prakter korupsi, kolusi dan nepotisme yang sudah mentradisi. Namun demikian, ada satu semangat yang sama dalam demokrasi yang harus tetap ada, yaitu kebebasan akan hak berbicara.

"Peluang Tunisia untuk kembali ke jalur demokrasi sangat terbuka, karena punya pengalaman cukup panjang dalam hal ini dan juga sikap militer Tunisia selama ini cukup berpihak kepada rakyat".

"Presiden Tunisia terpilih bisa mengawali dengan membuat agenda rekonsiliasi nasional, dengan membebaskan lawan politik dan anggota parlemen oposisi yang ditahan. Ini tentu akan disambut baik oleh semua pihak untuk kembali melakukan format ulang demokratisasi," tandas Sukamta.