Gerindra Bicara Reshuffle di Kabinet Prabowo Setelah 100 Hari Kerjanya

Jakarta, MI - Partai Gerindra bicara terkait perombakan kabinet atau reshuffle di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto setelah 100 hari kerjanya.

Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, bahwa keputusan reshuffle merupakan hak progratif Presiden Prabowo. 

Oleh karena itu, partai berlambang kepala garuda itu menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo terkait keputusan reshuffle. 

"Ini kewenangan sepenuhnya ada presiden dn saya belum tanya. Saya juga belum ketemu," kata Muzani kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayam, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Kendati demikian, Ketua MPR RI itu tak menampik adanya berbagai macam polemik yang dilakukan menteri ataupun pejabat setingkat menteri di Kabinet Prabowo.

Namun, hal itu menjadi hal yang wajar dan menjadi penyempurnaan pemerintahan Prabowo.

"Pak Prabowo yang seperti itu selalu merasa bahwa itu bagian dari upaya untuk penyempurnaan terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan," ungkapnya. 

"Jadi sebagai manusia biasa selalu ada kekurangan. Dan apa yang disampaikan oleh berbagai macam kalangan itu bagian dari upaya untuk menyempurnakan bagi proses, bagi jalannya proses pemerintahan," sambungnya. 

Lebih lanjut, Muzani enggan banyak berkomentar soal berbagai masalah yang muncul dalam kabinet Merah Putih apakah akan mengganggu pemerintahan.

"Tergantung bagaimana melihatnya," tuturnya.

Sebagai informasi, 100 hari kerja pemerintahan biasanya menjadi momen untuk mengevaluasi kinerja para menteri di kabinet. Dalam pemerintahan sebelumnya, beberapa nama menteri akhirnya direshuffle karena memiliki kinerja kurang memuaskan selama 100 hari kerja. 

Namun, tidak semua pemerintahan menjadikan kinerja 100 hari kerja untuk mengevaluasi para menteri di kabinet.