Terungkap! 243 SHGB Pagar Laut Terbit di Era AHY sebagai Menteri ATR/BPN

Jakarta, MI - Asal-usul Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang digunakan dalam proyek pemagaran laut di Tangerang, Banten, hingga kini masih belum jelas. Pemerintah belum secara terbuka mengungkap bagaimana proses penerbitan SHGB tersebut dilakukan.

Di sisi lain, kuasa hukum Agung Sedayu Group, Muannas Alaidid, menegaskan bahwa penerbitan SHGB telah sesuai proses dan prosedur. Ia juga mengklaim bahwa kliennya telah mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

“Kami beli dari rakyat (berstaus sertifikat hak milik/SHM) dan dibalik nama resmi, bayar pajak dan ada SK surat izin lokasi/PKKPR,” jelasnya, Kamis (23/1/2025).

Sebagai informasi, dokumen yang tersedia memperlihatkan setidaknya 243 SHGB diterbitkan saat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 2024.

Semua SHGB tersebut berada di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang. Adapun luas lahan yang diurus menjadi SHGB terpecah dalam berbagai ukuran di bawah 2 hektare.

Berdasarkan dokumen tersebut, penerbitan SHGB pertama dilakukan pada 14 Maret 2024, sementara SHBG terakhir dikeluarkan pada 11 September 2024.

Menanggapi hal tersebut, AHY, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyatakan bahwa ia tidak mengetahui proses penerbitan SHGB di perairan laut Tangerang yang dibatasi pagar bambu.

Ketua umum Partai Demokrat itu menjabat sebagai menteri ATR/BPN sejak 21 Februari 2024 hingga berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2024.

"Saya tidak tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu, kan, 2023 dan sekali lagi karena itu sudah keluar. Saya masuk (ke kabinet Presiden Jokowi), kan, 2024," tutup AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).