Pagar Laut Ulah Oligarki, Prabowo Jangan jadi Presiden Boneka!

Jakarta, MI - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyoroti tak kunjung selesainya polemik pagar laut ilegal di laut Tangerang, Banten.

Namun teranyar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui ada Sertifikat HGB dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimiliki sejumlah perusahaan dan perorangan.

Firman kini meminta Presiden Prabowo Subianto menindak tegas jika ada pejabat yang terbukti terlibat menerbitkan sertifikat tersebut.

Menurutnya, kasus pagar laut ini sudah seharusnya menjadi momentum untuk menyelamatkan Indonesia dari cengkraman oligarki.

"Mumpung Presiden Prabowo memiliki kemampuan finansial kuat dan background TNI dan patriotik. Kini saatnya kita mendukung dan bersama-sama selamatkan negara dan bangsa ini sebelum terlanjur," kata Firman Soebagyo, Kamis (30/1/2025).

Dengan modal yang sedemikian kuat dimiliki Prabowo, Firman yakin Ketua Umum Partai Gerindra itu tak akan mungkin jadi presiden boneka.

Politisi Partai Golkar ini juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas pejabat yang terlibat sertifikasi di kawasan pagar laut di dekat proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

"Aparat penegak hukum tidak boleh kendor," tegasnya.

Setali tiga uang, Presiden Prabowo langsung menginstruksikan jajarannya untuk segera mengevaluasi Proyek Strategis Nasional yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo.

"Presiden meminta kita benar-benar mereview dengan baik. Beliau juga ingin terlibat secara langsung karena ya seharusnya seperti itu," kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Kepresidenan, pekan lalu.