Tidak Dipangkas Untuk Efisiensi, Anggaran DPR 2025 Tetap Rp 6,6 Triliun

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Nasir Djamil mengatakan, bahwa DPR tidak terkena sasaran efisiensi anggaran. Pagu anggaran DPR pada 2025 tetap sebesar Rp6,6 triliun.

Nasir menjelaskan, Rencana Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2025 Sudah disetujui pada September 2024.

Setelah 5 bulan pemerintahan berjalan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 pada 22 Januari 2025. lewat Kebijakan ini Prabowo bertujuan untuk melakukan penghematan penggunaan APBN 2025 mencapai Rp306,69 triliun.

"Keluar instruksi penghematan, efisiensi, dan sebagainya. Lalu kemudian ada sejumlah 16 Kementerian/Lembaga yang tidak dipangkas. Satu di antaranya DPR," kata Nasir Djamil dalam sebuah acara di stasiun televisi, Senin malam (10/2/2025).

Nasir mengatakan, pihaknya telah menyampaikan pendapat kepada pemerintah agar anggaran tidak dipotong. Ia menyebut kegiatan DPR difokuskan oleh anggota untuk disalurkan ke daerah pemilihan masing-masing.

"Kita kan juga menyampaikan itu karena kehiatan-kegiatan itu kan semuanya difokuskan atau ditujukan ke daerah pemilihan anggota masing-masing," kata Nasir.

"Rp6 sekian triliun dibandingkan dengan Rp3 ribu sekian triliun (APBN) itu cuma berapa kira-kira begitu," ujar Nasir.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 pada 22 Januari 2025. Lewat Kebijakan ini Prabowo menargetkan penghematan anggaran negara mencapai Rp306,69 triliun. Termasuk pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) dan alokasi dana transfer ke daerah.