Puan: DPR RI Akan Panggil Fadli Zon Terkait Penetapan Hari Kebudayaan Nasional

Jakarta, Mi - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan, DPR RI melalui Komisi X DPR akan meminta kepada Menteri Kebudayaan untuk menerangkan dan menjelaskan alasan penetapan tangall 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan.

"Apa dasar dan argumentasinya terkait dengan hal tersebut. Karena kebudayaan adalah milik seluruh rakyat, lintas generasi, lintas jaman, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai itu bersifat inklusif ataupun eksklusif, dan ini nggak boleh kemudian tanpa dasar, dan saya berharap bahwa Menteri Kebudayaan bisa menjelaskan argumentasinya dengan sebaik-baiknya," kata Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/7).

Ia berharap penetapan tanggal Hari Kebudayaan tidak menimbulkan polemik.

"Jadi jangan sampai kemudian menimbulkan polemik, karena kebudayaan adalah milik seluruh rakyat, dan ini adalah terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan lintas generasi dan lintas jaman. Jadi saya minta untuk bisa dijelaskan dasar dan argumentasinya dengan baik untuk tidak menimbulkan polemik yang berkelanjutan," kata Puan.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Keputusan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025. 

SK dikeluarkan pada 7 Juli 2025 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam SK tersebut dikatakan bahwa Hari Kebudayaan Nasional diharapkan bisa menjadi momen penting untuk memperkuat posisi kebudayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Meski telah ditetapkan sebagai Hari Nasional, namun SK itu juga menyebut bahwa tanggal tersebut tidak masuk dalam hari libur nasional.

"Kebudayaan merupakan bagian dan fondasi, pilar utama, serta instrumen strategis dalam membangun dan menguatkan karakter bangsa," bunyi pertimbangan dalam keputusan menteri tersebut.