Puan Desak APH Segera Usut Tuntas Kasus Beras Oplosan

Jakarta, MI- Ketua DPR RI, Puan Maharani mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut kasus pengoplosan beras premium. Ia meminta kasus ini diselidiki secara tuntas.

Puan menegaskan bahwa praktik culas pengoplosan beras yang dilakukan sejumlah produsen ini telah merugikan masyarakat Indonesia. 

"Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat," kata Puan, Selasa (15/7/2025).

Puan memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap temuan atas praktik pengoplosan beras premium ini melaui komisi-komisi terkait yang ada di DPR RI. 

"DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu," ucap dia.

Lebih lanjut, Ia meminta aparat penegah hukum untuk menindak tegas para pelaku pengoplosan beras yang telah merugikan masyarakat tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan adanya praktik pengoplosan beras premium. Ia mengatakan bahwa beras tersebut dikemas seolah-olah berisi beras dengan kualitas premium, padahal isinya tidak sesuai. 

"Contoh ada volume yang mengatakan 5 kilogram padahal 4,5 kg. Kemudian ada yang 86 persen mengatakan bahwa ini premium, padahal itu adalah beras biasa. Artinya apa? Satu kilo bisa selisih Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per kilogram," kata Arman, dikutip Sabtu (12/7/2025).

Ia menyebut bahwa praktuk curang pengoplosan beras premium ini telah menimbulkan kerugian pada masyarakat mencapai angka Rp 100 triliun pertahunya.

"Ini kan merugikan masyarakat Indonesia, itu kurang lebih Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun kira-kira, karena ini terjadi setiap tahun. Katakanlah 10 tahun atau 5 tahun, kalau 10 tahun kan Rp 1.000 triliun, kalau 5 tahun kan Rp 500 triliun, ini kerugian," ujarnya.