Ketua Setara Institute Hendardi: Penjarahan Bukan Demonstrasi, Aparat Harus Bertindak Tegas dan Terukur

Jakarta, MI -  Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, menegaskan bahwa tindakan penjarahan sama sekali tidak bisa disamakan dengan aksi demonstrasi. Ia menekankan bahwa penjarahan merupakan tindakan kriminal yang tidak pernah dibenarkan oleh hukum, sekalipun rakyat marah terhadap pejabat negara.

“Penjarahan adalah bukan demonstrasi dan tidak pernah dibenarkan oleh hukum, betapapun rakyat marah dengan para pejabat negara. Harus dipisahkan aksi demonstrasi konstitusional mahasiswa, buruh, ojol, dan elemen sipil lainnya yang damai. Aksi anarkis malam hari, dini hari, dan targetted adalah pola yang hanya bisa digerakkan oleh orang-orang terlatih. Kerumunan massa anarkis adalah fakta permukaan saja,” ujar Hendardi dalam keterangannya, Minggu (31/8/2025).

Hendardi melihat, eskalasi aksi anarkis yang terjadi bukanlah murni luapan emosi massa, melainkan bagian dari kontestasi politik di kalangan elit. “Dalam situasi begini, jelas kontestasi kepentingan yang diduga menggerakkan aksi-aksi anarkis. Ada ketegangan elit, ada kontestasi kekuasaan, ada avonturir politik, dan juga conflict entrepreneur yang memanfaatkan faktor-faktor penarik sehingga aksi damai tereskalasi menjadi anarkis,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mendesak aparat keamanan untuk segera mengambil kendali agar situasi tidak semakin memburuk. Menurutnya, langkah tegas harus dilakukan dengan cara yang terukur. “Aparat keamanan harus mengambil kendali situasi dan tindakan tegas serta terukur, didahului dengan peringatan keras. Tindakan tegas tidak berarti penembakan, tetapi juga blokade teritori dan pencegahan yang serius. Bukan pemadam yang datang belakangan dan hanya menonton,” tegasnya.

Hendardi juga mengingatkan bahwa jika aksi anarkis dibiarkan bergulir, maka akan memicu konflik baru dan rentan menyasar kelompok masyarakat lain. Oleh karena itu, ia menilai kecepatan aparat dalam memulihkan keadaan menjadi sangat penting.

“Kecepatan tindakan dan pemulihan harus dilakukan untuk menjaga harkat manusia, jiwa manusia, perekonomian, dan tidak mengundang lahirnya kebijakan represif baru, seperti darurat sipil, darurat militer, serta pembenaran tindakan militer lanjutan,” kata Hendardi.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa momentum ini tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi kebebasan sipil. “Momentum ini tidak boleh menjadi dasar pemberangusan kebebasan sipil dan kemunduran demokrasi semakin terpuruk,” pungkasnya.