Tanah Datar, MI - Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena bergerak cepat menangani bencana yang terjadi di Sumatera Barat. Salah satunya adalah pembangunan sabo dam di Sungai Jambu, Kecamatan Priangan, Kabupaten Tanah Datar.
"Kita mengapresaiasi Presiden Prabowo Subianto bersama jajarannya yang telah menunjukkan komitmen beliau untuk bergerak cepat menangani bencana ini. Bencana Gunung Marapi ini terjadi pada tahun 2024, baru bisa kita eksekusi Maret 2025. Berbeda dengan bencana tahun 2025 kemarin, selang waktu 2-3 minggu Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan instruksi bahwa semua penanganan bencana di Sumbar, Sumut, Aceh serta semua di Indonesia ditangani secara tepat," kata Zigo Rolanda saat menyampaikan sambutan pada acara ground breaking pembangunan sabo dam di Tanah Datar, Selasa (3/3/2026).
Ditambahkannya, UU Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana telah dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Presiden Prabawo Subianto menunjukkan komitmen untuk menjalankan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan kami selaku anggota anggota Komisi V DPR RI mengajak masyarakat bahwa pembangunan sabo dam tidak akan bisa lancar tanpa dukungan masyarakat," ujar politisi Partai Golkar itu tersebut.
Ia juga meminta Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo agar kontraktor pembangunan sabo dam ini bekerja dengan cepat.
"kami minta menteri PU tolong ditekankan kontraktornya sesegera mungkin karena sudah ground breaking, kontraknya 2025-2027, jangan sampai 2027 saja kerjanya karena penangangan banjir ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, gak bisa dicicil pembangunannya. Kalau bisa 2026 selesai, kalau bisa setahun dikerjakan, kenapa tunggu 3 tahun," kata Zigo.
Sentil Bupati Agam
Dalam kesempatan itu juga, Zigo mennyentil Bupati Agam, Beny Warlis yang tidak hadir pada acara ground breaking tersebut. Padahal, kata Zigo, penanganan bencana dan pembangunan sabo dam dilakukan di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam.
"Pembangunan sabo dam ada di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Kita juga menyayangkan Bupati Agam tidak datang, semestinya harus datang, tapi bukittinggi yang bayar hutang (Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmantias datang ke acara ground breaking)," sentil Zigo.
Pembangunan sabo dam, sambung anggota DPR RI dari dapil Sumbar I itu, dibutuhkan peran pemerintah daerah guna memastikan pembebasan lahan sehingga tidak menjadi hambatan saat dilakukan pembangunan.
"Bahwa pembangunan itu ada juga peran dan komitmen dari pemerintah daerah, jangan pembagunan dikasih oleh Menteri PU, nanti gak ada jaminan, ini yang dibutuhkan kepala daerah untuk menjamin itu sehingga pekerjaan-pekerjaan ground breaking bisa lancar, bisa sesuai harapan," kata Zigo.
