Jakarta, MI - Wacana pemerintah untuk meninjau kembali keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) menuai dukungan dari parlemen.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal, menilai langkah tersebut layak dipertimbangkan setelah meningkatnya ketegangan geopolitik akibat serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran.
Politisi yang akrab disapa Deng Ical itu mengatakan, evaluasi terhadap posisi Indonesia di forum internasional perlu dilakukan jika lembaga tersebut dinilai tidak lagi mampu menjalankan mandat utamanya sebagai penjaga perdamaian dunia.
“Serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran benar-benar melemahkan posisi Board of Peace dan memperburuk citra organisasi tersebut sebagai lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga perdamaian global,” ujar Deng Ical di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, Indonesia harus memastikan bahwa setiap keanggotaan dalam lembaga internasional tetap sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya komitmen terhadap perdamaian dunia.
Ia menegaskan, jika BoP tidak mampu menjalankan fungsinya sesuai tujuan yang telah ditetapkan, yakni mewujudkan perdamaian, membuka akses kemanusiaan, serta melindungi masyarakat sipil, maka opsi untuk keluar dari keanggotaan patut dipertimbangkan secara serius.
“Keanggotaan Indonesia dalam forum internasional harus sejalan dengan amanat konstitusi dan komitmen terhadap perdamaian dunia. Jika sebuah lembaga tidak lagi konsisten dengan mandatnya, tentu perlu ada evaluasi menyeluruh,” tegasnya.
Deng Ical menilai serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, yang dilaporkan menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei—sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan mencederai hukum internasional.
Ia menilai tindakan tersebut justru bertentangan dengan semangat perdamaian yang selama ini diusung Board of Peace.
“Tindakan itu jelas bertentangan dengan misi Board of Peace. Dunia membutuhkan de-eskalasi, dialog, dan penghormatan terhadap hukum internasional, bukan tindakan sepihak yang memperkeruh situasi,” pungkasnya.
Daeng Ical akan terus memantau dinamika geopolitik global tersebut. Ia juga mendorong pemerintah mengambil langkah strategis yang berpihak pada perdamaian, kedaulatan negara, serta kepentingan nasional Indonesia.
Sebelumnya, rencana evaluasi keanggotaan Indonesia di BoP disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan para tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026). Pertemuan tersebut dihadiri mantan presiden dan wakil presiden, mantan menteri luar negeri, ketua umum partai politik, hingga jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.
Usai pertemuan yang berlangsung sekitar tiga setengah jam itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyebut Presiden membuka kemungkinan untuk meninjau ulang posisi Indonesia di BoP.
“Iya, Presiden menyatakan siap mengevaluasi. Dengan perkembangan-perkembangan terakhir ini memang harus dievaluasi,” kata Hassan usai pertemuan tersebut.
Ia menambahkan, Kepala Negara juga membahas masa depan Board of Peace menyusul meningkatnya ketegangan global akibat serangan militer tersebut.
