Jakarta, MI - Anggota DPR RI, Deddy Sitorus meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen guna menverifikasi laporan yang terkesan Asal Bapak Senang (ABS) dari menteri-menteri dan pimpinan lembaga.
"Sudah saatnya Presiden membentuk tim independen yang terpercaya untuk melakukan verifikasi laporan dan membuat mekanisme untuk mengolah semua masukan publik agar semua kegiatan berjalan dengan baik," kata Deddy Sitorus kepada monitorindonesia.com, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Politisi PDIP itu juga berharap Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi kinerja pembantu-pembantunya. Tak hanya evaluasi, Presiden Prabowo Subianto harus bersikap tegas dengan memberikan sanksi kepada menteri atau pimpinan lembaga yang ABS.
"Kita berharap agar Presiden mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga dan memberikan sanksi jika data dan informasi yang disampaikan tidak akurat atau dengan sengaja dimanipulasi untuk make over demi sekedar menyenangkan Presiden. Dalam pelaksanaan kebijakan dan program pasti selalu ada bias dan ketidaksempurnaan. Evaluasi, menerima masukan dan memberikan informasi yang benar akan memberikan peluang perbaikan. Kita semua berharap agar program dan kebijakan yang ada terlaksana dengan baik," kata Deddy Sitorus.
Ia mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang mulai merasakan ada laporan dari pembantu-pembantunya yang bersifat Asal Bapak Senang (ABS). Kesadaran itu merupakan hal yang baik untuk perbaikan kinerja Kementerian/Lembaga dalam Kabinet Merah Putih ini.
"Bahwa Presiden mulai merasakan bahwa info yang disampaikan oleh kementerian dan lembaga banyak yang bersifat ABS, adalah hal yang baik. Kita berharap agar peringatan Presiden itu memicu perbaikan kinerja dari kabinet dan K/L," kata dia.
Ia menyebutkan, banyak orang yang menyampaikan kritik dan masukan soal implementasi kebijakan dan program di lapangan yang (terkesan) hanya menyampaikan hal-hal spektakuler yang berbeda dengan realita di lapangan.
"Sebut saja soal MBG yang menyembelih 19.000 sapi sebanyak 4 kali sebulan, sungguh hal yang sulit diterima akal. Kita defisit sekitar 250.000 ton daging sapi atau sekitar 1500 ekor sapi per tahun. Dari mana logikanya bisa memotong 19.000 ekor sapi tanpa impor besar-besaran atau merusak pasar? Demikian pula dengan 1 ekor ikan lele per porsi, sulit membayangkan dari mana pasokan itu datang," ungkap Deddy Sitorus.
