Jakarta, MI - Anggota DPR RI, Deddy Sitorus mendukung peringatan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian/Lembaga yang melakukan "kebohongan" dengan laporan Asal Bapak Senang (ABS).
Peringatan Presiden itu, kata Deddy Sitorus dalam rangka memperbaiki kinerja pemerintahan Prabowo Subianto.
"Bahwa Presiden mulai merasakan bahwa info yang disampaikan oleh kementerian dan lembaga banyak yang bersifat ABS, adalah hal yang baik. Kita berharap agar peringatan Presiden itu memicu perbaikan kinerja dari kabinet dan K/L," kata Deddy Sitorus kepada monitorindonesia.com, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Ia mencontohkan banyak orang yang menyampaikan kritik dan masukan soal implementasi kebijakan dan program di lapangan yang (terkesan) hanya yang disampaikan adalah hal-hal spektakuler yang berbeda dengan realita di lapangan.
"Sebut saja soal MBG yang menyembelih 19.000 sapi sebanyak 4 kali sebulan, sungguh hal yang sulit diterima akal. Kita defisit sekitar 250.000 ton daging sapi atau sekitar 1500 ekor sapi per tahun. Dari mana logikanya bisa memotong 19.000 ekor sapi tanpa impor besar-besaran atau merusak pasar? Demikian pula dengan 1 ekor ikan lele per porsi, sulit membayangkan dari mana pasokan itu datang," ungkap Deddy Sitorus.
Oleh karena itu, dirinya berharap agar Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi kinerja pembantu-pembantunya. Tak hanya evaluasi, Presiden Prabowo Subianto harus bersikap tegas dengan memberikan sanksi kepada menteri atau pimpinan lembaga yang ABS.
"Kita berharap agar Presiden mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga dan memberikan sanksi jika data dan informasi yang disampaikan tidak akurat atau dengan sengaja dimanipulasi untuk make over demi sekedar menyenangkan Presiden. Dalam pelaksanaan kebijakan dan program pasti selalu ada bias dan ketidaksempurnaan. Evaluasi, menerima masukan dan memberikan informasi yang benar akan memberikan peluang perbaikan. Kita semua berharap agar program dan kebijakan yang ada terlaksana dengan baik," sarannya.
Ia menambahkan, adanya "kebohongan" terkait laporan para pembantu Presiden, sudah seharusnya Presiden Prabowo Subianto membentuk tim independen.
"Sudah saatnya Presiden membentuk tim independen yang terpercaya untuk melakukan verifikasi laporan dan membuat mekanisme untuk mengolah semua masukan publik agar semua kegiatan berjalan dengan baik," pungkas Deddy Sitorus.
