Jakarta, MI - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman mengusulkan agar dibentuk lembaga khusus yang menanggani pengelolaan aset setelah disita oleh negara. Lembaga tersebut, menurutnya, harus bersifat independen dan tidak berada di bawah institusi penegak hukum.
“Kita perlu badan khusus yang profesional, independen, dan netral untuk mengelola aset-aset ini. Bukan penegak hukum yang mengelola,” usul Benny dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait RUU Perampasan Aset dengan para akademisi di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Ia menambahkan, lembaga tersebut harus bekerja secara transparan dan akuntabel, serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan agar tidak menimbulkan potensi penyimpangan baru.
“Hasil pengelolaannya harus terbuka, bisa diuji publik, dan diaudit. Ini penting agar aset negara tidak hilang begitu saja,” katanya.
Selain itu, Benny juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset sejak tahap penyitaan, bukan hanya setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, pengelolaan yang baik sejak awal akan menjaga nilai ekonomi aset.
“Begitu disita, aset itu harus langsung dikelola secara profesional. Jangan dibiarkan, nanti nilainya turun atau bahkan hilang,” katanya.
Ia menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset harus mampu menjawab persoalan riil di lapangan, bukan hanya menambah norma hukum baru.
“Jangan sampai undang-undang ini hanya kuat di atas kertas, tapi lemah dalam pelaksanaan,” pungkasnya.
Ia menyebutkan, banyak aset bernilai besar yang justru tidak jelas keberlanjutannya setelah disita oleh negara. Ia juga menilai lemahnya tata kelola aset hasil sitaan dan rampasan negara dalam berbagai perkara tindak pidana.
“Masalah kita bukan semata pada aturan, tapi pada tata kelola aset-aset yang disita dan dirampas. Setelah dirampas, sering kali tidak jelas lagi keberadaannya,” ujar dia.
Sebagai contoh, kata politisi Partai Demokrat itu, sejumlah aset seperti lahan sawit, izin tambang, hingga komoditas hasil tambang yang nilainya sangat besar, namun tidak memberikan manfaat optimal bagi negara karena lemahnya pengelolaan.
“Ada aset sawit puluhan ribu hektare, ada tambang nikel, batu bara, yang disita. Tapi setelah itu tidak jelas. Bahkan ada yang hilang nilainya,” ungkapnya.
