Jakarta, MI - Bila perang antara Iran melawan Israel-Amerika Serikat terus berlangsung dan berkepanjangan, dikuatirkan kebijakan yang diambil Presiden Prabowo Subianto akan berdampak pada masyarakat.
Kekuatiran itu disampaikan oleh anggota DPR RI, Doli Kurnia di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
"Kebijakan yang diambil pemerintah sejauh ini masih aman, misalnya harga BBM di negara lain, Indonesia tidak, stok BBM kita hari ini masih aman, situasi pangan kita masih aman," kata Doli.
Dengan demikian, sambung politisi Partai Golkar itu, Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya sudah mengambil langkah antisipasi dan mengambil langkah cepat menyesuaikan situasi.
"Walaupun kita kuatir juga kalau ini terus berlangsung terus, kita kuatir kalau kebijakan yang diambil akan membebani masyarakat, kita tentu tidak mau dan oleh karenanya parlemen (DPR RI) membentuk kaukus parlemen untuk perdamaian," kata Doli.
Sebelumnya, anggota DPR RI membentuk Kaukus Parlemen Untuk Perdamaian menyatakan sikap
- Mengecam Agresi Militer. Parlemen Indonesia (DPR/DPD/MPR RI) mengecam keras seluruh bentuk agresi militer yang dilakukan oleh pihak mana pun yang memperluas konflik dan menimbulkan korban sipil.
- Menjamin Keamanan Jamaah Haji. Pentingnya mengupayakan de-eskalasi di seluruh Timur Tengah, untuk menjamin keamanan Jamaah Haji yang akan segera dilaksanakan.
- Menolak Perang sebagai Instrumen Politik. Menegaskan bahwa perang bukan solusi sah dalam penyelesaian konflik internasional dan bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional.
- Menyerukan Gencatan Senjata dan Penghentian Perang. Segera Mendesak dilakukannya gencatan senjata total dan tanpa syarat di seluruh wilayah konflik, termasuk Iran, Israel, dan Lebanon.
- Pentingnya Perlindungan Warga Sipil. Menuntut seluruh pihak menghormati Konvensi Jenewa, menghentikan serangan terhadap warga sipil, tenaga medis, dan fasilitas publik.
- Perlindungan Pasukan Perdamaian PBB. Mengutuk keras serangan Israel terhadap pasukan UNIFIL, termasuk yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit TNI, dan menuntut jaminan keamanan penuh bagi seluruh peacekeepers.
- Indonesia Garda Terdepan Perdamaian Dunia. Mendukung pemerintah untuk mengambil sikap tegas serta berperan aktif dalam upaya mengakhiri perang dan menjadi garda terdepan mewujudkan perdamaian dunia, melalui berbagai instrumen diplomasi dalam koridor konstitusi dan kebijakan politik luar negeri Bebas Aktif.
- Mendukung Penguatan Peran PBB. Mendorong Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk resolusi penghentian konflik dan mekanisme perlindungan internasional.
- Menolak Intervensi yang Meningkatkan Eskalasi Konflik. Menolak segala bentuk intervensi militer yang memperluas perang regional dan meningkatkan risiko konflik global.
- Mendorong Diplomasi Multilateral. Mendukung penyelesaian melalui jalur diplomasi, dialog konstruktif, dan mekanisme multilateral yang inklusif.
