Jakarta, MI - Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck menyampaikan beberapa permintaan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo terkait infrastruktur di Sumatera Utara, khususnya Dapil Sumatera Utara I.
Permintaan itu disampaikan oleh Ijeck dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Ia meminta Menteri Dody agar memberikan perhatian serius terhadap kondisi badan jalan, parit, serta retaining wall, terutama di wilayah rawan longsor seperti di Sumatera Utara.
Menurutnya, banyak jalur lintas yang rentan longsor serta sistem drainase yang tersumbat dan belum dirawat secara optimal.
“Di negara kita yang hanya memiliki dua musim, hujan dan kemarau, bencana longsor terus berulang, terutama saat musim hujan,” kata Ijeck.
Politisi Partai Golkar tersebut juga meminta agar memperhatikan kondisi sedimentasi sungai yang semakin tinggi yang bisa memicu terjadinya banjir di berbagai daerah di Sumatera Utara meski curah hujan tidak terlalu besar.
Salah satu perhatian utama Ijeck adalah kondisi Sungai Ular di Kabupaten Deli Serdang. Ia mengungkapkan adanya aktivitas galian ilegal di tanggul sungai yang berlangsung selama bertahun-tahun dan berpotensi menyebabkan tanggul jebol.
“Kalau tanggul itu pecah, banyak kecamatan akan terdampak. Ini harus ditangani serius, tidak cukup hanya oleh kepala balai, tapi perlu koordinasi lintas instansi,” tegasnya.
Selain itu, Legislator Dapil Sumut I tersebut juga menyinggung rencana normalisasi sungai di Kota Medan yang hingga kini belum terealisasi, meski telah direncanakan sejak lama. Ia bahkan menyebut adanya bangunan warga, termasuk masjid, yang mengalami kerusakan akibat kondisi sungai yang belum tertangani.
Permasalahan lain yang disorot adalah banjir rob di wilayah Belawan. Ijeck menyebut proyek tanggul yang dibangun oleh Kementerian PUPR belum rampung sepenuhnya, sehingga air masih masuk ke pemukiman warga.
“Akibatnya, rumah warga seperti kolam karena air terjebak dan tidak bisa mengalir keluar secara maksimal,” ujarnya.
Sebagai Informasi, Komisi V DPR RI dijadwalkan akan melakukan kunjungan lapangan ke wilayah tersebut untuk melihat langsung kondisi yang ada.
Terakhir, Ijeck meminta pemerintah menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah padat penduduk dan daerah pertanian yang berpotensi terdampak besar jika terjadi bencana.
“Dengan keterbatasan anggaran, harus ada prioritas. Jangan sampai kerusakan yang bisa dicegah justru menimbulkan kerugian lebih besar di kemudian hari,” pungkasnya.
