.webp)
Jakarta, MI — Polemik pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kian memanas. Komisi IX DPR RI tak tinggal diam dan memastikan akan memanggil BGN untuk mengusut dugaan pelanggaran tata kelola anggaran negara.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, melontarkan kritik keras. Ia menegaskan, jika benar pengadaan tersebut sempat ditolak oleh Kementerian Keuangan namun tetap dijalankan, maka hal itu bukan sekadar kelalaian administratif.
“Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara. Tidak boleh ada lembaga yang merasa bisa berjalan di luar mekanisme anggaran yang sah,” tegas Charles, Rabu (8/4/2026).
Tak berhenti di situ, Charles juga menyebut pengadaan tersebut sebagai bentuk pemborosan serius di tengah kondisi fiskal negara yang sedang tertekan.
“Ini juga menunjukkan adanya potensi pemborosan yang serius. Di saat fiskal negara sedang tertekan, semua diminta berhemat, tapi justru ada pengadaan puluhan ribu motor listrik yang urgensinya tidak jelas. Saya tegaskan program gizi bukan program bagi-bagi proyek,” katanya.
Ia bahkan menilai kebijakan tersebut berpotensi “mengada-ada” dan menyimpang dari tujuan utama program.
“Fokus utama harus pada perbaikan gizi anak, bukan pada pengadaan yang berpotensi mengada-ada. Kalau tidak ada penjelasan yang kuat dan transparan, maka ini patut diduga sebagai kebijakan yang tidak tepat dan harus dihentikan,” lanjutnya.
Komisi IX DPR pun memastikan akan menyeret BGN ke meja klarifikasi.
“Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas,” tegas Charles lagi.
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana membela kebijakan tersebut. Ia menyebut pengadaan motor listrik sudah masuk dalam perencanaan anggaran 2025 dan ditujukan untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan.
Namun, fakta lain justru memperkeruh situasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pernah menolak pengajuan serupa sebelumnya.
“Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor,” ungkap Purbaya.
Pernyataan ini memperkuat dugaan adanya kejanggalan dalam proses pengadaan. Terlebih, jumlah motor yang direalisasikan disebut mencapai 21.801 unit dari rencana 25 ribu unit—angka yang tetap dinilai fantastis di tengah prioritas anggaran yang seharusnya difokuskan pada pemenuhan gizi masyarakat.
