DPR: BPOM Lemah Lakukan Pengawasan dan Penindakan Terhadap Peredaran Barang Illegal

Jakarta, MI - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani menilai, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih lemah dalam mengawasi pre-market dan post-market, khususnya terhadap peredaran obat, pangan olahan, kosmetik, dan suplemen kesehatan.

 

Tak hanya lemah dalam pengawasan, Politisi Partai NasDem itu belum melihat tindakan yang dilakukan BPOM di lapangan.

 

“Saya belum melihat bentuk pencegahan itu seperti apa. Begitu juga dengan penindakan, saya belum dengar ada langkah konkret di lapangan, termasuk bersama kepolisian,” kata Irma di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

 

Tak hanya itu, Irma juga menyoroti masih maraknya peredaran produk berbahaya di masyarakat, mulai dari makanan dengan kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih hingga obat-obatan ilegal yang beredar luas.

 

“Kita tahu makanan yang mengandung GGL masih beredar dan belum ditarik. Begitu juga obat-obatan yang membuat teler, bahkan ada yang mengandung narkoba, masih sangat luas beredar,” ungkap Irma.

 

Selain itu, Irma juga menyoroti peredaran rokok ilegal serta kosmetik yang diproduksi secara rumahan tanpa pengawasan ketat, termasuk yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. “Rokok ilegal merajalela. Kosmetik juga banyak dibuat di rumah-rumah, bahkan oleh oknum tertentu, dan mengandung bahan berbahaya seperti merkuri,” jelasnya.

 

Ia turut menyinggung maraknya penggunaan bahan berbahaya seperti boraks dan pewarna makanan, serta kasus dugaan kontaminasi pada produk perikanan yang belum mendapat penanganan optimal.

 

Lebih lanjut, Irma menekankan bahwa lemahnya pengawasan akan berdampak pada meningkatnya beban layanan kesehatan, termasuk defisit pada BPJS Kesehatan. “Kalau promotif dan preventif tidak berjalan, maka angka kuratif akan tinggi. Ini yang akhirnya berdampak pada defisit BPJS,” katanya.